Tito Geram Dana Pemda Mengendap Sebesar Rp 252 Triliun di Bank

Usaha Dagang, Keuangan – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kesel setelah mengetahui realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan dana APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) banyak mengendap di bank.

Menurut catatan, terdapat beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dana APBD di bank dalam bentuk deposito. Jika dijumlah, total dana yang mengendap di bank sebesar 252,78 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 melalui teleconference, Kamis (22/10/2020), Tito menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang menyimpan dananya di bank, yang jika dijumlah nilainya sebesar Rp 252,78 triliun. Provinsi jika dijumlah dananya sebesar Rp 76,78 triliun di bank dalam bentuk deposito. Kabupaten kota jika dijumlah dananya sebesar Rp 167,13 triliun di bank dalam bentuk deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya? Tidak beredar di masyarakat?.

Dia meminta supaya kepala daerah tidak mencari aman dengan meletakkan uang negara di bank. Tito juga berharap alokasi APBD benar-benar dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan ekonomi di setiap daerah.

Ini tolong menjadi catatan untuk rekan-rekan kepala daerah ini sudah bulan Oktober, yang artinya tinggal 2 bulan setengah pada tahun ini. Apalagi biasanya di 2 minggu terakhir bulan Desember sudah tidak ada lagi belanja, artinya kita saat ini hanya memiliki waktu 2 bulan dan belanja daerah saat ini hanya 51,83% di bawah rata-rata nasional. Provinsi saat ini hanya 54,93%, dari total 34 provinsi. Sedangkan Kabupaten kota lebih rendah lagi hanya sekitar 50,60%. Ini berarti uangnya kemana jika tidak dibelanjakan?, ucapnya.

Sisa waktu tahun ini evaluasi secara mingguan akan dilakukan oleh pihaknya. Tidak hanya evaluasi yang dilakukan, pihaknya juga akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta mencari tahu daerah mana saja yang minim melakukan belanjanya.

Tito mengatakan dana Pemda yang nganggur di bank tujuannya supaya mendapatkan bunga yang lebih besar. Tetapi bunga yang dihasilkan dari deposito tersebut tidak mengalir ke masyarakat, malainkan justru diduga dirasakan oleh para pengusaha.

Dana ini disimpan untuk mendapatkan bunganya tetapi tidak beredar ke masyarakat, mungkin diedarkan ke bank, bank tersebut mungkin terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu, mungkin yang mampu. Saya juga tidak mengerti apakah mungkin ada pengusaha kecil, menengah atau bahkan yang diberikan prioritas, ucap Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah sering didikte oleh para pengusaha untuk menjalankan program dari dana APBD. Hal tersebut sudah membuat tidak ada kecocokan dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat.

Otomatis program kegiatan yang ada di daerah yang mendepositokan dana APBD, itu programnya tidak didikte oleh pemerintah, tetapi didikte oleh pengusaha yang mendapatkan kredit itu dan hal ini dapat membuat ketidakcocokan dengan program tingkat pusat, jelasnya.