Pengaruh Adanya UU Cipta Kerja pada Pertanian Hortikultura

Usaha Dagang, Usaha Dagang Bertani – Sektor yang paling berdampak dengan diberlakukannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yaitu pada sektor pertanian Indonesia terutama di produk hortikultura. Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja yang merelaksasi regulasi impor produk hortikultura dapat membantu menstabilkan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar terjamin.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, idealnya relaksasi ini harus disikapi secara positif. Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan membebaskan impor untuk beberapa proses produksi penting dalam rantai pasokan untuk sub-sektor hortikultura. Pembebasan impor ini berlaku untuk benih unggul dan sarana pendukung kegiatan hortikultura.

“Meski santai, pemerintah tetap harus memastikan ada proses transfer teknologi dan sharing of practice melalui mekanisme ini,” kata Galuh dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020).

Pemerintah juga telah menyederhanakan proses perizinan, dari berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga teknis hingga kini di bawah pemerintah pusat. Selain itu,Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggunakan tanah negara sudah tidak lagi dibutuhkan oleh unit usaha hortikultura menengah dan besar.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi berperan dalam pengendalian impor dan ekspor produk hortikultura sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan produk hortikultura. Namun izin impor tetap harus diperoleh dari pemerintah pusat.

Pelonggaran impor komoditas hortikultura sebenarnya dilakukan pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia melalui penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) hingga 31 Mei 2020. Dengan menghilangkan SPI, diharapkan proses impor bawang putih dan bawang merah bisa lebih cepat habis sehingga bisa mensuplai kebutuhan dan menstabilkan harga di pasar Indonesia.

Terkait proses pengajuan impor, importir biasanya harus mengurus RIPH ke Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilanjutkan dengan penyampaian SPI ke Kementerian Perdagangan. Importir juga dikecualikan dari persyaratan surveyor report (LS) untuk kedua komoditas tersebut.

Galuh melanjutkan, seluruh pengusaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan magang dan transfer teknologi. Sebelumnya, hanya investor asing yang diwajibkan memberikan kesempatan ini.

Konsumsi produk hortikultura dalam negeri di Indonesia cukup tinggi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS 2019 menunjukkan konsumsi bawang putih oleh rumah tangga di Indonesia telah mencapai 484 ribu ton dengan Angka Partisipasi Rumah Tangga Bawang Putih pada 2019 mencapai 90,75 persen. Sedangkan ekspor bawang putih pada 2019 tumbuh 71,76 persen dibanding 2018.

Angka ini dinilai sangat cepat dibandingkan pertumbuhan impor sebesar 7,76 persen berdasarkan data BPS. Namun secara kuantitas, sebagian besar kebutuhan bawang putih Indonesia dipenuhi melalui impor.