Mengatasi Kelangkaan Pupuk Subsidi, Pemerintah Tambah Alokasi Rp. 3,1 Triliun

Usaha Dagang Bertani – Penambahan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp. 3,1 triliun oleh Pemerintah setera dengan 1 juta ton pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk membantu mengatasi kelangkaan subsidi pupuk yang terjadi.

Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan bahwa tambahan alokasi ini dilakukan untuk menambah stok pupuk subsidi menjadi sebesar 8,9 juta ton, yang sebelumnya hanya sekitar 7,9 juta ton. Sedangkan pupuk subsidi yang sudah disalurkan kepada para petani telah mencapai sebesar 72%.

Kami mendapatkan tambahan subsidi dari pemerintah pada minggu ini sebesar Rp. 3,1 triliun, dimana dana tersebut digunakan untuk tambahan alokasi subsidi pupuk sekitar 1 juta ton. Sehingga total alokasi yang telah disediakan oleh pemerintah saat ini adalah sebesar 8,9 juta ton serta pupuk yang sudah disalurkan kepada para petani sebesar 5,9 juta ton atau sekitar 72%, ucap Bakir dalam rapat dengar pendapat bersama anggota DPR RI Komisi VI, Kamis (1/10/2020).

Bakir memastikan subsidi pupuk untuk para petani akan mulai disalurkan kembali. Kelangkaan pupuk sempat terjadi, hal tersebut dikarenakan adanya kendala dengan penyaluran yang harus menunggu persetujuan dari pemerintah untuk penambahan alokasi subsidi pupuk.

Mengenai kelangkaan pupuk tersebut kami konfirmasikan bahwa gudang yang kami miliki sudah kami siapkan dengan stok yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hanya saja penyalurannya yang harus menunggu persetujuan tambahan alokasi dari pemerintah. Alokasi pupuk oleh pemerintah Alhamdulillah sudah dapat persetujuan minggu lalu, tepatnya Senin kemarin, sehingga saat ini memang bolanya ada di kami untuk perihal penyaluran pupuk tersebut. Dan sekarang sudah menjadi tanggung jawab dari PT Pupuk Indonesia untuk hal penyalurannya, ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa stok subsidi pupuk diperhitungkan akan cukup sampai akhir tahun jika disalurkan hanya untuk para petani yang terdaftar dalam sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Jika masih terdapat isu mengenai kelangkaan pupuk, dia menilai hal tersebut berasal dari para petani yang tidak mempunyai RDKK karena selama pandemi Covid-19 jumlah petani bertambah.

Kalau untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK itu cukup. Namun nanti yang akan menjadi masalah adalah bertambahnya jumlah para petani, sehingga terdapat petani yang masih belum terdaftar dalam RDKK. Petani yang belum terdaftar pasti tidak kebagian subsidi pupuk, karena memang tidak memiliki RDKK, dan akan menyebarkan isu terhadap kelangkaan pupuk lagi. Namun kami telah menyediakan pupuk komersial, namun mungkin para petani tidak akan mampu membeli pupuk komersial yang dipastikan harga pupuk akan lebih tinggi dari yang di subsidikan, tandasnya.