Kemenkau Berencana Perluas Pasar Asuransi Hingga ke Kawasan ASEAN

Usaha Dagang, Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama komisi XI DPR RI, Jakarta. Adapun tujuan diadakan rapat kali ini untuk meratifikasi protokol ASEAN Framework Agreement on Services ketujuh tentang jasa asuransi.

AFAS sendiri merupakan salah satu landasan dasar untuk menuju integrasi sektor jasa keuangan di ASEAN. Dimana sektor ini menyumbang kontribusi sekitar 52 persen dari total PDB ASEAN di 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan melalui ratifikasi protokol ketujuh ini pemerintah akan memperjelas komitmen non-life insurance menjadi konvensional dan syariah. Meski demikian, dia memastikan hal ini tidak akan mengubah peraturan terkait asuransi yang ada di Indonesia.

“Ini tidak membutuhkan perubahan apapun dalam peraturan Indonesia yang sudah ada,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/10).

Melalui komitmen protokol ketujuh, Indonesia menegaskan pemberian izin bagi investor ASEAN untuk membuka jasa asuransi umum, baik secara konvensional maupun syariah dengan batas kepemilikan asing sesuai peraturan yang berlaku yaitu 80%.

Hal tersebut tercatat dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian dan PP Nomor 3 Tahun 2020 tentag Kepemilikan Asing pada Perusahaan Peransuransian.

Bahkan Sri Mulyani menilai, Indonesia perlu meratifikasi ketujuh jasa keuangan AFAS tersebut agar pertumbuhan industri syariah di Tanah Air dapat berpeluang untuk berkembang, melalui peningkatan investasi dan persaingan. Selain itu, pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia juga akan memperluas proteksi dan mendorong pasar keuangan.

“Melalui ratifikasi protokol ketujuh AFAS, Indonesia juga dapat memanfaatkan perluasan akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN,” tutup dia.