Eksekusi Duit Daerah Mandek Rp 239 T, Sri Mulyani Kesel

Usaha Dagang, Keuangan – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyoroti dana yang masih mandek di rekening kas umum daerah (RKUD). Dia tidak menginginkan dana transfer ke daerah Cuma mengendap. Menurutnya, di masa pandemi covid-19 seperti ini, output atau hasil alokasi anggaran untuk masyarakat sangat dinantikan.

Hasil alokasi (Output) masih kita pantau terus, kita tidak mau dana transfer berhenti hanya di rekening daerah, ucap Sri Mulyani pada konferensi pers virtual APBN Kita, Senin (19/10/2020).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih mendorong supaya pemerintah daerah segera merealisasikan dana yang mengendap tersebut. Dia menilai dana yang masih mengendap tersebut cukup besar jumlahnya.

Terlihat dalam hal ini jumlah dana yang terdapat pada perbankan daerah masing-masing masih tinggi, kita berharap Pemda dapat akselerasi dana tersebut untuk pemulihan ekonomi, hal ini dikejar untuk kuartal 4 nanti, ucap Sri Mulyani.

Bicara soal jumlah dananya, Astera Primanto Bhakti yang menjabar sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, menjelaskan bahwa sekarang terdapat dana sebesar Rp 239,5 triliun yang mengendap di rekening daerah. Bahkan jumlah dana yang mengendap bertambah secara bulanan, walaupun menurun secara tahunan.

Berhubungan dengan total dana sebesar Rp 239,5 yang terdapat pada saldo kas bulan September di perbankan daerah, dana tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 12,4 triliun, ucap Astera.

Jika dibandingkan dengan bulan September tahun lalu, dana tersebut lebih rendah, karena total dapat pada saat itu Rp 245 triliun, sebutnya.

Tidak hanya anggaran yang mengendap saja, Sri Mulyani juga menyoroti realisasi belanja APBD yang menurutny masih banyak yang ditahan-tahan. Mengapa bisa?

Sri Mulyani menilai anggaran APBD masih belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah Daerah. Bahkan Dia mengatakan bahwa realisasi belanja APBD di bulan September kemarin sangat tidak signifikan.

Dapat dikatakan realisasi belanja APBD pada tahun ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada bulan September 2019 realisasi belanja mencapai sekitar 53,1%, sekarang di bulan September 2020 realisasi belanja mencapai sekitar 53,3%.

Jika kita melihat realisasi APBD, walaupun anggaran dana sudah ditransfer, tidak serta merta mereka juga dapat lakukan langka secepat yang kita harapkan. Realisasi belanja sampai bulan September itu sekitar 53,3% memang realisasi anggaran ini jauh lebih baik dari September tahun sebelumnya, namun sangat tidak signifikan, ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan cukup banyak. Tetapi kita mengharapkan program lainnya dapat dilanjutkan.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa realisasi pendapatan asli daerah bagi Pemda di Indonesia pada September 2020 mengalami minus 19,80% secara tahunan. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak daerah yang terkait dengan mobilitas serta konsumsi penduduk.

Dimulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), sampai dengan BPHTB (Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).