Diputuskan Bahan Baku Vaksin Covid-19 Bebas Biaya PPN dan PPh

Usaha Dagang, Bisnis – Untuk barang yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan perpanjangan pemberian insentif PPN sampai 31 Desember 2020.

Selain melakukan perpanjangan pemberian insentif, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.143/2020 ini, pemerintah juga mempertegas pemberian insentif PPN untuk barbagai barang yang diperlukan dalam pengembangan vaksin Corona.

Penegasan tersebut terlihat deri penambahan 3 poin pada pasal 2 ayat 5 beleid tersebut. Poin yang pertama, pemerintah menyatakan bahwa impor bahan baku untuk produksi vaksin atau obat yang digunakan dalam penanganan Covid-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, ditanggung oleh pemerintah.

Poin yang kedua, penyerahan bahan baku yang digunakan untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, akan ditanggung oleh pemerintah.

Poin yang ketiga, penyerahan vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin atau Obat, juga ditanggung oleh pemerintah.

Bahkan biaya PPN, beleid yang sudah ditekan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pada Kamis (1/10/2020) tersebut juga mempertegas pemberikan fasilitas insentif PPh 22 impor untuk perusahan yang terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19.

Misalnya, industri farmasi produksi vaksin dan obat yang melakukan impor atau membeli bahan baku yang digunakan untuk memproduksi vaksin.

Virus Disease 2019 (Covid-19), diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 Impor atau PPh pasal 22 yang dimulai pada Masa Pajak Oktober 2020 sampai Masa pajak yang dilakukan pada Desember 2020.

Pemerintah juga melakukan perpanjangan pemberian fasilitas berupa pengurangan penghasilan netto untuk WP yang melakukan produksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga sampai dengan 31 Desember 2020.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk sumbangan yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, pemberian tarif PPh 0 persen dan sudah bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia (SDM) pada bidang kesehatan dan pengenaan tarif PPh 0 persen dan sudah bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau pergantian atas penggunaan harta.