Sah, Komisi IV DPR Setujui Anggaran Kementan 2021 Naik 50 Persen Senilai Rp 21,83 Trilliun

Usaha Dagang, Keuangan – Komisi IV DPR menyetujui Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pagu APBN tahun 2021 sebesar Rp 21,83 triliun. Sehingga Anggaran Kementan tersebut meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun 2020 yang dipatok mencapai Rp 14,06 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian.

“Keputusan, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementan dalam RKA/KL tahun 2021 sebesar Rp 21.838.977.027.000,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senin (21/9/2020).

Adapun Rincian anggaran tersebut akan dibagi ke sebelas badan di bawah Kementan yakni:

  1. Sekretariat Jenderal mendapat alokasi anggaran Rp1,71 triliun.
  2. Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Rp164,58 miliar.
  3. Ditjen Tanaman Pangan medapat alokasi anggaran Rp4,91 triliun.
  4. Ditjen Hortikultura mendapat alokasi anggaran Rp1,14 triliun.
  5. Ditjen Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp1,61 triliun.
  6. Ditjen PKH mendapat alokasi anggaran Rp2,13 triliun.
  7. Ditjen PSP mendapat alokasi anggaran Rp5,27 triliun.
  8. Balitbangtan mendapat alokasi anggaran Rp1,67 triliun.
  9. BPPSDMP mendapat alokasi anggaran Rp1,33 triliun.
  10. BKP mendapat alokasi anggaran Rp767,00 miliar.
  11. Badan Karantina Pertanian mendapat alokasi anggaran Rp1,12 triliun.

Adapun tiga kegiatan yang akan menjadi dasar rencana kerja dan anggaran Kementan 2021, yakni mendukung ketahanan pangan, mendukung ketersediaan bahan baku industri, dan mendukung ekspor.

Selain itu, Kementan juga akan menyiapkan program tambahan pada tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yaitu penguatan lumbung pangan masyarakat desa, pengembangan usaha pangan masyarakat, pekarangan pangan lestari (P2L), pembangunan nursery perkebunan dan kegiatan padat karya.

Rapat tersebut juga meminta eselon I Kementan untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan seperti pengelolaan air irigasi, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, penyediaan benih sumber dan benih sembar, memfasilitasi penyuluhan pertanian, fasilitasi pembiayaan pertanian dan lainnya atau melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional.

“Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR selambat-lambatnya dua hari kerja setelah rapat ini,” ujar Hasan.

Komisi IV juga meminta pemerintah menjamin kesejahteraan tenaga harian lepas dan tenaga bantu lingkup Kementan dengan memastikan gaji tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020.

Kemudian untuk masalah pupuk subsidi, Komisi IV meminta Kementan segera menyalurkan sesuai alokasi masing-masing daerahnya dan tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani.

“Kami meminta Kementan agar menyikapi secara cermat dan serius laporan berbagai pihak terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan,” kata Hasan.