PMN Bernilai Rp. 2.397 Triliun, DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan

Usaha Dagang, Keuangan – Permasalahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kembali menjadi perbincangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada rapat panitia kerja Penanggungjawaban terhadap APBN tahun 2019.

Dolfie OFP, Anggota Badan Anggaran DPR meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan secara detail mengenai Penyertaan Modal Negara yang dia sebut jumlahnya sebesar Rp. 2.397 triliun. Namun sangat disayangkan, Dolfie tidak melaporkan secara terperinci dari total Penyertaan Modal Negara tersebut.

Dolfie menanyakan, hal tersebut harus dilengkapi, uang dengan jumlah tersebut seperti apa posisinya?, dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran, Senin (31/8/2020).

Dalam catatan yang terdapat pada LKBUN, nilai investasi permanen untuk Penyertaan Modal Pemerintah, atau yang disebut juga penyertaan modal negara, per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.286 triliun dan Rp. 2.397 triliun.

Investasi jangka panjang permanen Penyertaan Modal Negara tersebut terdiri dari, penyertaan modal pemerintah kepada Persero, Perum, Luar Negeri, dan Badan Usaha lainnya.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengkalim bahwa pemberian Penyertaan Modal Negara tersebut telah memberikan sejumlah hasil untuk kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana salah satunya diperlihatkan dengan meningkatnya aset Badan Usaha Milik Negara yang menerima Penyertaan Modal Negara sebesar Rp. 363,2 triliun per 31 Desember 2019.

Walaupun begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sekarang ini sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara.

Kita selalu melakukan evaluasi terhadap bagaimana menggunakan Penyertaan Modal Negara tersebut, mulai dari optimalisasi aset sampai serta kinerja neracanya, ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemberian Penyertaan Modal Negara juga membuat meningkatnya peran Badan Usaha Milik Negara dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pasalnya, sebesar 76 persen dari Penyertaan Modal Negara yang diberikan sudah mempunyai daya ungkit dan perkonomian secara umum.

Yang berarti setiap Rp. 1 akan menghasilkan dampak lebih dari Rp. 1 juga. Kami juga sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan review, jelas Sri Mulyani.