Pengamat Ragu Terhadap Bantuan Rp. 600 Ribu Dapat Ngefek ke Ekonomi RI

Usaha Dagang, Keuangan – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat menjaga daya beli masyarakat atau meningkatkan konsumsi rumah tangga supaya tidak melemah di tengah pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dikerjakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan BLT (bantuan langsung tunai).

Program bantuan langsung tunai yang dilakukan tersebut masuk pada klaster perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp. 203,90 triliun. Bantuan langsung tunai tersebut juga masuk dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saat ini sudah banyak program perlindungan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah BLT untuk 15,7 juta pegawai yang memiliki gaji dibawah Rp. 5 juta per bulan. Bantuan pemerintah yang diberikan sebesar Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan yang berakhir pada bulan Desember 2020.

Untuk program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut mendapatkan kritikan dari ekonom senior Faisal Basri. Dia menilah, program yang bisa dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 belum mampu memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional. Menurutnya, masyarakat yang mendapatkan BLT sebesar Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan tersebut lebih cenderung menyimpannya jika dibandingkan membelanjakannya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah saat ini belum dapat menyelesaikan masalah penyebaran virus Corona yang merupakan faktor utama melemahnya perekonomian nasional.

Faisal dalam acara Perspektif Indonesia yang dilakukan secara virtual, Sabtu (5/9/2020) mengatakan, Jika saya lihat, kalau diistilahkan kita ini mempunyai akar permasalahan tapi yang kita selesaikan bukan akar permasalahannya, ini ibaratnya Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, Kementerian Luar Negeri sudah bekerja maksimal, tetapi mereka masih sebagai pemadam kebakaran, hal tersebut dikarenakan akar permasalahannya tidak diselesaikan.

15,7 juta pegawai akan diberikan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu dimana dana tersebut sudah mulai dicairkan bertahap oleh pemerintah. Saat ini sudah dibagikan kepada 2,5 juta peserta yang dicairkan pada gelombang pertama. Anggaran untuk program perlindungan sosial tersebut sekitar Rp. 37,7 triliun.

Faisal mengatakan, jika ingin melakukan pergerakan perekonomian nasional, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan yang berada di sektor kesehatan terlebih dahulu dimana hal tersebut merupakan gerbang awal terjadinya pelemahan ekonomi di dunia.

Selama pandemi Covid-19 tidak dapat dijinakkan, dan kalau masyarakat dikasih uang seperti yang dilakukan sekarang ini, misalnya pekerja medapatkan Rp. 600 ribu yang cenderung ditabung, karena ini adalah bersifat tambahan, serta kalau pandemi ini masih liar maka mereka akan nahan, ucapnya.

Bahkan dia mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 juga ada hubungannya dengan tingkat kepercayaan investor pada perekonomian suatu negara. Menurut dia, saat negara menangani pandemi Covid-19 dengan baik dan benar maka pasar modal yang dilakukan juga masih tetap baik, bagitu juga sebaliknya.

Oleh sebab itu, Faisal mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sektor kesehatan sebagai prioritas utama sebelum benar-benar memperbaiki sektor ekonomi.

Jadi kita juga harus melihat dalam penangan virus corona ini, kita happy di ekonomi, strateginya jelas bahkan berlapis, dan juga rencana koordinasi yang dilakukan juga smooth, ucapnya.