Pemerintah Berikan Anggaran Rp. 100 Triliun Untuk Selamatkan Ekonomi RI

Usaha Dagang, Keuangan – Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran anggaran PEN sebesar Rp. 100 triliun sampai akhir bulan September.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III/2020. Sampai saat ini realisasi untuk anggaran PEN sudah mencapai sebesar Rp. 240,9 triliun dari total Rp. 695 triliun, sedangkan khusus Satgas PEN sudah menyalurkan dana sebesar Rp. 87,5 triliun.

Akhir kuartal III akan berakhir pada bulan September, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebisa mungkin akan kita lakukan sama dengan angka di kuartal III tahun lalu. Kami akan berusaha keras supaya dari Rp. 87,5 triliun yang kami salurkan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 100 triliun sampai akhir September, ucap Budi salam konferensi pers virtual, Rabu (16/9/2020).

Budi menjelaskan bahwa dengan memberikan saluran dana sebesar Rp. 100 triliun, akan memberikan dampak Rp. 200 triliun pada GDP (Gross Domestic Product) nasional di kuartal III.

Saya bukan ahli ekonomi, tetapi saya dikasih tahu sama teman-teman ekonom, kalau pemerintah yang telah menyalurkan dana sebesar Rp. 100 triliun, akan berdampak ke GDP-nya tersebut, dimana dana tersebut akan dikalikan angka fiscal multiplier yang sekarang sebesar 2,1 yang mana dampaknya sekitar Rp. 200 triliunan, ucap budi.

Itulah menjadi penyebab kenapa kita harus kejas penyaluran dana sebesar Rp. 100 triliun, sehingga mudah-mudahan dapat memberikan dampak yang baik untuk GDP yaitu 2,1 klai Rp. 100 triliun atau setara dengan Rp. 220 triliun.

Budi juga menjelaskan focus pemerintah dalam memberikan saluran dana anggaran PEN untuk mengganjal serta memastikan hidup keluarga kurang mampu di Indonesia dan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Oleh sebab itu dari 85% anggaran dana PEN diberikan untuk bantuan sosial serta bantuan untuk para pelaku UMKM, dan sisanya digunakan untuk kesehatan.

Terkait dengan anggaran pandemi, kami yang berada di ekonomi memfokuskan mengganjal serta memastikan keluarga kurang mampu kita dapat hidup normal serta pekerja UMKM dapat kerja terus berusaha normal, sehingga total dana 85% yang dialokasikan ke bansos dan bantuan buat UMKM.

Walaupun demikian, dia menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak akan berkurang untuk penanganan kesehatan. Menurutnya, jika tidak ada peyelesaian permasalahan di bidang kesehatan, maka sektor ekonomi tidak dapat bangkit.

Kami sebagai Satgas Ekonomi, tugasnya memberi dukungan kepada teman-teman di Satgas Kesehatan. Tanpa ada pemulihan kesehatan, akan sulit untuk sektor ekonomi dapat bangkit kembali, oleh sebab itu prioritas utamanya adalah sektor kesehatan yang dikedepankan, tegasnya.