Mulai Januari 2021, Meterai Rp10 Ribu Sah Berlaku

Usaha Dagang, Bisnis – Secara resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea meterai Rp10 ribu akan berlaku terhitung mulai Januari 2021. Bea meterai Rp10 ribu diketahui akan menggantikan bea meterai yang sebelumnya yaitu bea meterai Rp3 ribu dan Rp6 ribu.

Sejak Senin, 31 Agustus hingga Selasa, 1 September 2020 mengenai bea meterai ini sudah selesai dibahas oleh Panja DPR RI. Nantinya untuk pengesahan RUU tersebut diadakan dalam rapat paripurna DPR RI.

“Undang-undang ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021, jadi tidak langsung berlaku saat diundangkan,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Dilansir dari ANTARA, mantan Direktur Utama Bank Dunia ini menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk dokumen yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu menggunakan stempel.

“Ini bentuk keberpihakan. Ini kenaikan dari dokumen di atas Rp1 juta dengan bea materai,” ujarnya.

RUU Segel juga mengatur tentang pembebasan bea materai untuk penanganan bencana alam serta kegiatan keagamaan dan sosial dalam rangka mendorong program pemerintah untuk masuk ke dalam perjanjian internasional.

Ia melanjutkan, RUU yang memuat 32 pasal tersebut juga memuat pemerataan pengenaan pajak atas dokumen baik dalam bentuk kertas maupun digital.

“Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang ini kita dapat memberikan perlakuan yang sama baik untuk dokumen kertas maupun non kertas,” ujarnya.

Undang-undang yang selama 34 tahun tidak direvisi ini juga memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan segel elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.

“Kalau sudah berhutang dan dikenai stempel detail per jenis dokumen dan penyempurnaan penatausahaan koleksi materai ini juga diharapkan bisa memberikan kepastian hukum,” jelasnya.

Tidak hanya itu, perbaikan sanksi administrasi dan ketidakpatuhan terhadap pembayaran materai juga diatur dalam RUU ini. Sanksi pidana juga ditingkatkan dalam RUU Materai untuk meminimalkan dan mencegah kejahatan di bidang perpajakan.