Lakukan Sidak, Mentan Pastikan Stok Pupuk Aman

Usaha Dagang Bertani – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan inspeksi dadakan (sidak) di gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang terletak di kawasan pertanian Pantura, Jawa Barat, Indramayu.

Kunjungan ini dalam rangka melakukan pengecekan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi guna mengantisipasi kekurangan atau alokasi kebutuhan petani saat terjadi pandemi Covid-19.

“Saya memastikan ketersediaan stok aman. Untuk mengatasi masalah distribusi perlu dilakukan detailing check dan re-check di lapangan agar pupuk bersubsidi dapat didistribusikan sesuai kebutuhan,” kata Syahrul dalam pertemuan di Kabupaten Indramayu, Sabtu (5/9).

Syahrul menambahkan ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pupuk terus dilakukan pengecekan agar ketersediaan, kesiapan, ketepatan penyaluran, dan penerima subsidi pupuk dapat terjaga.

“Saya sudah keliling beberapa provinsi dan hari ini saya di Jawa Barat dan ada 2 industri pupuk yang bisa saya lihat. Pertama, Pupuk Kujang dan PT Pupuk Petrokimia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirut Pupuk Kujang Maryadi menegaskan pihaknya telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman.

Pupuk urea bersubsidi di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah dilaporkan saat ini tersedia sebanyak 122.533 ton atau 1.147 persen dari ketentuan Distan yaitu 10.687 ton. Hingga 30 Agustus 2020, pihaknya sudah menyalurkan 104 persen pupuk bersubsidi kepada petani.

“Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk. Dari ketentuan Dinas Pertanian sebanyak 457.188 ton dan Pupuk Kujang sudah didistribusikan sesuai lokasi dari pemerintah,” kata Maryadi.

Sependapat dengan hal tersebut, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk direncanakan mencapai volume 1 juta ton. Yang membutuhkan anggaran biaya sekitar Rp3,14 triliun.

Dengan adanya penambahan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang masih kurang di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam penerapannya, Kementerian Pertanian menerapkan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan eRDKK. Penyaluran pupuk bersubsidi melalui eRDKK dikatakan efisien.

“Data penerima valid hingga 94 persen karena didukung data yang akurat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan Dukcapil sehingga lebih valid,” jelas Sarwo.