Kemensos Ingin Negara Pekerjakan Lansia Yang Mampu Bekerja

Usaha Dagang, Bisnis – Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) diberikan akses dan fasilitas lapangan kerja dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Lanjut Usia yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama dengan DPR.

Direktur Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan RUU yang dirancang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan dapat memberdayakan lansia yang masih mampu bekerja.

Nantinya, para lansia akan difasilitasi untuk bekerja di sektor tertentu seperti sektor informal, perdagangan, jasa atau sektor lain yang masih bisa dilakukan.

“Diharapkan ada pengaturan mengenai kemudahan mencari pekerjaan di sektor informal, jasa dan perdagangan yang masih bisa dilakukan pada usia lanjut,” kata Harry saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (21/9).

Lebih lanjut, Harry juga menyarankan agar para lansia diberikan akses jaminan kesehatan dan hari tua serta akses pelayanan dan terapi sosial (home care, day care) yang ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, Kementerian Sosial mengusulkan pemberian akses layanan mental spiritual, layanan reunifikasi, akses layanan mobil keliling, dan konsensi untuk kebutuhan dasar. Dengan adanya konsensi, para lansia akan mendapatkan sembako dengan harga khusus bahkan gratis.

Harry menilai UU Kesejahteraan Lanjut Usia itu penting disahkan secepatnya, mengingat jumlah lansia per penduduk terus menanjak sementara UU yang ada tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa saat ini 10 persen penduduk merupakan kelompok lanjut usia dan diproyeksikan pada tahun 2035 akan terdapat 16,5 persen penduduk lanjut usia.

Meski belum memiliki skema pasti, ia mengatakan nantinya pemerintah akan menambah porsi bansos rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pangan Pokok/BPNT, dan Bansos Tunai (BLT) untuk kelompok lansia.