Temuan Penyaluran JBT yang Tidak Sesuai Aturan di Juli 2020 oleh BPH Migas

Usaha Dagang, Bisnis – BPH Migas mengadakan Sidang Komite BPH Migas untuk menentukan hasil verifikasi online mengenai Volume Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) periode Juli 2020. Rapat dipimpin oleh Panitia BPH Migas, Henry Ahmad untuk menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan Direktorat BPH Migas BBM.

Henry Ahmad mengatakan BPH Migas harus tetap konsisten dengan regulasi yang berlaku serta memaksimalkan dan memperketat pengawasan penyaluran JBT.

“Kami tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa BPH Migas harus terus konsisten dalam melaksanakan regulasi yang berlaku karena ini akan menjadikan BPH Migas lebih profesional. Dan saya telah menugaskan tim dari Direktorat BBM untuk meningkatkan proses pemantauan distribusi. JBT biar tepat sasaran, dan tentu volumenya pas,”ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2020).

BPH Migas melakukan pengaturan, pendistribusian dan verifikasi atas kelancaran dan ketepatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak berupa verifikasi Jenis Bahan Bakar Tertentu. Hal tersebut telah diatur dalam Perpres 191/2014 dimana membahas tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

Hasil Sidang Komite BPH Migas dalam penetapan hasil verifikasi JBT periode Juli 2020 adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan verifikasi laporan volume distribusi JBT (Solar Oil) PT. Pertamina (Persero) menemukan bahwa penyalurannya tidak dapat direkomendasikan sebagai realisasi volume penyaluran JBT pada Juli 2020 karena tidak sesuai dengan ketentuan 418.500 L (empat ratus delapan belas ribu lima ratus liter).

2. Berdasarkan verifikasi laporan volume distribusi JBT PT. AKR Corporindo, Tbk menemukan bahwa penyalurannya tidak dapat direkomendasikan sebagai realisasi volume penyaluran JBT pada Juli 2020 karena tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 1.373,020 L (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma nol dua nol liter).

Hasil keputusan rapat komite oleh Kementerian Keuangan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk akan menjadi dasar perhitungan pembayaran subsidi.