Sri Mulyani Menambah Uang Pulsa PNS Menjadi Rp. 200.000 per Bulan

Usaha Dagang, Keuangan – PNS (Pegawai negeri sipil) yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan akan mendapatkan tambahan uang tunjangan pulsa sebagai salah satu bentuk penyesuaian karena banyaknya pegawai saat ini yang bekerja dari rumah (work from home).

Sri Mulyani Menteri Keuangan memberikan insentif tersebut dimana menganggapi salah satu ujaran dari staf yang berada di lingkungan Kemenkeu yang curhat tentang tingginya pengeluaran pulsa yang dihabiskan seiring dengan banyaknya rapat-rapat online yang terjadi di masa pandemi Covid-19

Askolani Jasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa PNS (Pegawai negeri sipil) akan mendapatkan biaya komunikasi berupa dana pulsa dengan nominal Rp. 200.00 per orang per bulan. Angka tersebut merupakan salah satu penyesuaian dari aturan sebelumnya yang mana ada batasan standar biaya pulsa untuk pegawai pelat merah maksimum hanya sebesar Rp. 150.000 per bulan.

Insya Allah aturan tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi sebesar Rp.200.000, ucap Askolani, Jumat (21/8/2020).

Menurut Askolani angka tersebut merupakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan akan berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga. Adapun untuk anggaran tersebut diambil dari pagu anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga.

Dihubungi terpisah, Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemberian biaya pulsa, khususnya di lingkungan departemen Kemenkeu, tersebut dilatarbelakangi oleh Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal baru serta kebijakan pola kerja pegawai Kementerian Keuangan dalam masa transisi menuju tatanan normal baru.

Hal tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Keuangan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kebijakan belanja yang ada di lingkungan Kemenkeu, ucap Rahayu.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat diantaranya mengutamakan kualitas belanja seperti gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dapat mendukung kinerja layanan.

Misalnya adalah relokasi belanja barang yang digunakan untuk bantuan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet kepada pegawai negeri sipil dapat dibayarkan dengan memperhatikan prinsip kepantasan dan kepatutan.