Skema Kredit Bunga 0 Persen Untuk Korban PHK dan Ibu Rumah Tangga

Usaha Dagang, Keuangan – Pemerintah saat ini sedang menggarap skema kredit super mikro bagi usaha produktif korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, skema baru ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pada Senin (3/8).

“Komite menindaklanjuti arahan Presiden (Jokowi) dari ratas dengan membuat skema bagi pekerja yang di PHK dan ibu rumah tangga yang melakukan usaha mikro,” kata Iskandar dalam paparannya, Kamis (13/8).

Iskandar menjelaskan, dalam usulan saat ini, pemerintah akan menanggung bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro sebesar 19 persen hingga Desember 2020.

“19 persen sudah termasuk penjaminan 2,5 persen. 70 persen pertanggungan penjaminan dari pemerintah dan sisanya 30 persen oleh perbankan,” ujarnya.

Artinya, suku bunga kredit yang diterima debitur adalah nol persen hingga akhir tahun.

Namun, setelah tahun 2020, peminjam akan dikenakan suku bunga 6 persen atau setara dengan suku bunga KUR.

“Sekarang suku bunga 6 persen, pemerintah akan memberikan subsidi bunga 13 persen,” jelasnya.

Batas kredit maksimum adalah Rp10 juta. Debitur juga tidak perlu menyiapkan agunan.

Mengenai jangka waktu pinjaman, untuk kredit modal kerja maksimal 3 tahun dan jika suplesi bisa diperpanjang hingga 4 tahun.

Sedangkan untuk kredit investasi, maksimal 5 tahun dan bila suplesi bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

“Masa tenggang sesuai penilaian distributor KUR,” ujarnya.

Menurut perkiraan perbankan, rata-rata besaran pinjaman yang diajukan nasabah sekitar Rp 4 juta.

Dengan asumsi tersebut, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan kredit kepada 3 juta peminjam yang belum pernah menerima KUR hingga akhir tahun 2020.

“Plafonnya sebesar Rp 13 triliun,” kata Iskandar.