Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Baru Sekitar 38,18 Persen, Ini Kata Erick Thohir

Usaha Dagang, Keuangan –Realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per tanggal 25 Agustus tercatat masih mencapai sebesar Rp. 101,7 miliar atau sekitar 38,18 persen dari alokasi dana sebesar Rp. 266,3 miliar.

Tetapi kami memiliki keyakinan realisasi anggaran 2020 tidak jauh dari tahun 2019 sebesar 97,2 persen, ucap Erick Thohir, Menteri BUMN dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Dia mengemukakan bahwa terdapat outstanding kontrak yang dapat dilakukan dimuka yang bisa menambah realisasi angggaran sebesar 31,33 persen.

Tetapi tentu kami dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara ingin memastikan bahwa kontrak dapat berjalan dengan baik sehingga hal tersebut menjadi suatu target yang harus dipercepat maka penyerapan anggaran kita bisa naik menjadi 69,51 persen, ucapnya.

Erick juga menambahkan bahwa realisasi anggaran juga masih akan terserap sebesar 30,49 persen lagi, untuk operasional unit kerja, pengembangan pegawai, belanja modal, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Dengan begitu, Erick menyakini bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 tidak mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 97,2 persen atau setara dengan Rp. 202,5 miliar.

Sehingga kalau di kumulatif semua anggaran yaitu 38,18 persen ditambah 31,33 persen ditambah 30,49 persen kurang lebih masih sama diangka 97 persen, jelasnya.

Pada tahun 2019, Erick menyampaikan bahwa realisasi belanja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 202,5 miliar atau dana yang terserap sebesar 97.2 persen dari DIPA Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 208,27 miliar.

Selain itu ada juga posisi aset kewajiban dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 863,6 miliar yang telah mencatat nila revaluasi tanah dan bangunan.

Selama 13 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2007 sampai 2019 lapkeu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ucap Erick.