Pemberian Keringanan atas Tunggakan Iuran BPJS yang Belum Lunas

Usaha Dagang, Keuangan – Di tengah pandemi Corona, ada insentif bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif karena menunggak. Ada keringanan khusus pada tahun 2020.

Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak, kepesertaannya otomatis tidak aktif. Manfaat BPJS Kesehatan hanya dapat digunakan jika telah membayar tunggakan bergulir.

Namun, saat terjadi pandemi COVID-19, bantuan akan diberikan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan. Peserta yang telah menunggak bertahun-tahun hanya perlu membayar tunggakan selama 6 bulan, selanjutnya keanggotaan akan aktif kembali.

Artinya kewajiban membayar tunggakan bisa aktif jika sudah menunggak minimal 6 bulan. Misal ada peserta yang menunggak selama 3 tahun, sesuai ketentuan Perpres dihitung 24 bulan, tapi untuk tahun 2020 hanya tunggakan 6 bulan yang bisa langsung aktif. Sisanya yang belum dilunasi masih menunggak,” jelas Kepala Bidang Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, Kamis (20/8/2020).

Sesuai dengan Perpres 64/2020 yang membahas soal kebijakan berupa Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dimana isi dari kebijakan tersebut tentang Jaminan Kesehatan. Kemudian yang tercantum dalam pasal 42 ayat 3a ditulis untuk tahun 2020, penghentian sementara jaminan bagi peserta sebagaimana dimaksud berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, jika peserta telah membayar biaya bulanan yang terutang, paling lama 6 bulan.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan pada bulan peserta ingin aktif kembali dan ingin menggunakan manfaatnya. Namun, harus diperhatikan, sisa tunggakan 6 bulan iuran yang sudah dibayarkan masih menunggak yang harus dibayar.

“Ini merupakan kebijakan yang khusus dibuat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19,” ujarnya.

Ada kabar bahwa pemerintah telah memberikan keringanan selama pandemi COVID-19 kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak, denda ditangguhkan untuk sementara. Benarkah itu?

Pemerintah memang telah memberikan insentif dalam Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal, Perpres juga mengatur tentang kenaikan iuran. Insentif yang diberikan seperti yang ditegaskan oleh M Iqbal Anas Ma’ruf bukan berupa penghapusan denda.

“Ya, tidak baik. Denda hanya berlaku untuk rawat inap, dalam waktu 45 hari setelah diaktifkan karena tunggakan. Selain itu tidak ada denda, ”ujarnya.

Perpres tersebut juga menetapkan denda sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Kelompok Kasus Indonesia berdasarkan diagnosis awal dan prosedur untuk setiap bulan yang menunggak. Apalagi pada tahun 2020 baru setengahnya yang diberlakukan yaitu 2,5%.

“Tahun 2020 2,5% masih sama dengan tahun sebelumnya. Denda 5% baru 2021,” jelasnya.