Kriteria Calon Penerima Bantuan Rp 600 Ribu dari Pemerintah

Usaha Dagang, Keuangan – Program bantuan Rp 600 ribu telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. Saat ini, pemerintah masih menunggu penyampaian nomor rekening calon penerima oleh BP Jamsostek.

BP Jamsostek adalah mitra pemerintah karena calon penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu adalah peserta aktif BP Jamsostek yang terdaftar pada akhir Juni 2020. Program ini disebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan setiap bulan selama empat bulan hingga akhir Desember 2020.

Namun, ada 2 kategori pekerja yang tidak mendapatkan bantuan Rp 600 ribu. Pertama, pekerja informal. Pasalnya, kebijakan pendampingan mengacu pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, kriteria calon penerima Rp 600.000 per bulan adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, pekerja atau pekerja penerima upah (PU) yang terdaftar sebagai peserta aktif. BP Jamsostek hingga Juni 2020, pekerja aktif yang membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan dicatat di BP serta memiliki rekening aktif di bank.

Kedua, peserta BP Jamsostek yang baru aktif Juli 2020 tidak termasuk pekerja yang mendapat bantuan Rp 600.000. Meski begitu, Agus meminta peserta BP Jamsostek yang belakangan aktif tidak berkecil hati. Pasalnya, keuntungan yang didapat saat menjadi peserta BP Jamsostek lebih besar dari bantuan Rp 600.000 saat pandemi Corona.

Manfaat yang bisa dirasakan peserta antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Jiwa (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JP).

“Misal kecelakaan kerja, jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, selama biaya pemeliharaan ditanggung BP Jamsostek tidak ada batasan biaya maksimal, berapa lama kita akan membayarnya, selama kita masih ada dirawat. Tanpa upah, BP Jamsostek akan diganti pada tahun pertama,” ujarnya.

“Terus kalau ada cacat ada santunan tunai dengan tunjangan pelayanan kesehatan. Kalau ahli waris meninggal 48 kali lipat dari upah yang dilaporkan, dan 2 anak mendapat beasiswa dari SD sampai S1, menurut saya manfaatnya ini sangat luar biasa,” imbuhnya.

Agus Susanto menambahkan hingga 21 Agustus mendatang sebanyak 13.600.840 nomor rekening akan divalidasi ulang untuk memastikan penyaluran Rp 600 ribu bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14/2020.

Agus mengatakan, data nomor rekening tersebut berasal dari 127 bank yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ia mencatat, semua nomor rekening yang disetor berasal dari lima bank, yakni BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan CIMB Niaga.

Dari hasil validasi terdapat 9.332.386 nomor rekening sah, 51.859 rekening tidak sah, dan 4.216.595 rekening masih dalam proses validasi.

Selanjutnya, 9.322.386 nomor rekening divalidasi kembali sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14/2020. Hasilnya, ada 8.117.261 nomor rekening yang valid dan 1.155.125 nomor rekening tidak valid.

Menurut Agus, proses validasi tidak berhenti sampai di situ. Dari 8.177.261 nomor akun yang valid, 7.509.649 nomor akun yang valid sesuai dengan data tunggal. Sedangkan 667.712 nomor rekening tidak valid.

Perlu diperhatikan, bantuan sebesar Rp 600 ribu perbulan untuk pekerja dikenal dengan sebutan bantuan subsidi upah (BSU). Target penerima program ini adalah 15,7 juta orang dengan total anggaran Rp. 37,7 triliun. Nantinya peserta akan mendapatkan total Rp 2,4 juta.

Kriteria calon peserta yang akan mendapat bantuan adalah Rp 600 ribu perbulan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020 yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK dengan status pekerja atau pekerja penerima upah (PU), terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek hingga Juni 2020, pekerja aktif yang membayar iuran dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 5 juta sesuai gaji terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan dicatat di BP serta memiliki rekening aktif di bank.

BP Jamsostek menyebutkan ada sekitar 1.155.125 rekening penerima manfaat dengan nilai Rp 600.000 dicoret dari daftar 15,7 juta pekerja. Ini karena terbukti tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Dari 15,7 juta calon penerima Rp 600.000 bantuan dari pemerintah, BP Jamsostek telah mengantongi 13.600.840 nomor rekening. Dan setelah melalui proses validasi eksternal, terdapat 9.332.386 nomor rekening yang valid dan 51.859 nomor rekening tidak valid, sedangkan 4.216.595 nomor rekening masih dalam proses validasi.