Dukungan Konsep Shared Responsibility oleh RSPO demi Mendorong Serapan Kelapa Sawit

Usaha Dagang, Bisnis – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengadakan media gathering online untuk membahas ketentuan RSPO mengenai Shared Responsibility (SR), sebuah konsep yang menyeimbangkan produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia.

Pertemuan tersebut juga membahas tantangan utama dan peluang transformasi pasar di negara penghasil minyak sawit terbesar dunia itu. Pasalnya, pada Juni 2020, tingkat penyerapan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia baru mencapai 13 persen. Konsep Shared Responsibility seperti yang dijelaskan oleh Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang bahwa selama lebih dari lima tahun telah menjadi bagian dari kode etik anggota RSPO.

Sejak revisi Prinsip dan Kriteria (P&C) tahun 2017 hingga saat ini, Tiur menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan telah mengidentifikasi konsep Tanggung Jawab Bersama perlu diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut.

Sementara itu, Head of Market Transformation WWF-Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, saat ini perlu adanya upaya bersama agar produsen bisa mendapatkan keuntungan yang semestinya. Untuk mendukung para pelaku pasar, WWF juga mempromosikan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan di pasar domestik dan internasional, serta memberikan informasi yang relevan sehingga pembeli dapat memperoleh minyak sawit berkelanjutan.

Senada dengan Aditya, Managing Director GAR untuk Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement Agus Purnomo meminta program berkelanjutan yang melibatkan semua pihak.

“Selama ini beban yang cukup berat hanya ditanggung oleh produsen sawit. Kita perlu menjadikan aksi keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak,” jelasnya.

Sejak April 2011, GAR telah menjadi anggota RSPO dan memiliki 270.000 hektar perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dengan kapasitas produksi hingga 1,3 juta ton minyak sawit mentah (CPO). GAR juga mendorong dan melibatkan pabrik dan petani swadaya yang bukan merupakan bagian dari rantai pasokan mereka untuk menerapkan kebijakan keberlanjutan serupa.

“Kami memiliki data perkebunan yang mencakup 80% dari total pemasok kami. Data ini penting untuk memastikan konsumen kami bahwa mereka telah membeli dari perkebunan dan pabrik yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan mayoritas konsumen di Indonesia belum mengetahui komposisi minyak sawit yang terkandung dalam berbagai produk yang dijual di pasaran. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena minimnya pendidikan dan kebijakan yang jelas.

Oleh karena itu, Tulus mengimbau kepada pelaku industri agar segera memastikan keamanan produk kepada konsumen, dan memastikan tidak ada pelanggaran hak pekerja.

“Kami mendorong industri minyak goreng untuk memastikan produknya ramah lingkungan, dari hulu hingga hilir dan memastikan tidak ada pelanggaran hak buruh serta HAM lainnya dalam kriteria keberlanjutan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Dewan Gubernur RSPO menyetujui peraturan yang menyerukan ‘Tanggung Jawab Kolektif’ pada 31 Oktober 2019. Produsen penghasil barang konsumen (Consumer Goods Manufacturers) dan pengecer yang membeli produk minyak sawit berkelanjutan sudah ditetapkan dalam aturan baru tersebut demi meningkatkan penyerapannya sebesar 15%.

Misalnya jika penyerapan 10% pada tahun sebelumnya harus meningkat menjadi 25% pada tahun pertama setelah penerapan Shared Responsibility.