Berbagi Dengan UMKM, BUMN Tidak Boleh Ikut Tender di Bawah Rp. 15 Miliar

Usaha Dagang – UMKM (Usaha Kecil Menengah Mikro) diminta untuk ikut terlibat dalam pembangunan Indonesia. Terkait hal tersebut, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (UMKM) menginginkan BUMN tidak ikut melakukan tender jika nominal di bawah Rp. 15 miliar.

Di mana untuk pengadaan sebesar Rp. 250 juta sampai Rp. 15 miliar, kita sudah mengeluarkan peraturan supaya tidak ada lagi BUMN yang mengikuti tender. Sehingga kita bangun ekosisem yang sehat untuk UMKM juga, ucap Erick dalam diskusi online, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Sejak awal pendemi, Erick Thohir mengatakan pihaknya terus-menerus melakukan dorongan untuk segara sektor perekonomian untuk mampu bertahan. Begitu juga beberapa pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan sesuai target.

Saya merasa kalau kami di BUMN, sejak awalnya pandemi Covid-19 terjadi, kita sudah mengakan bahwa siap medukung perekonomian nasional. Proyek-proyek strategis di BUMN akan tetap kita jalankan, oleh sebab itu suka atau tidak suka untuk saat ini, apa yang dikerjakan pemerintah dan BUMN ini jadi penyeimbang dari pada perekonomian yang sedang mengalami penurunan, jelas Erick.

Selain itu, Kementerian BUMN juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMK terkait dengan pengelolaan Smesco dan Sarinah. Sarinah nantinya akan menjadi tempat pemasaran produk, sedangkan Smesco untuk pelatihan.

Kemarin kita bersama dengan Pak Teten juga mensinergikan kegiatan Smesco dan Sarinah. Di mana Smesco lebih banyak melakukan coaching agar produknya dapat di upgrade, tetapi kita di Sarinah lebih memastikan ke pemasaran produknya, jelas Erick.

Lewat E-Catalogue LKPP dan PADi UMKM, Pemerintah Ingin Produk UMKM Semakin Laku

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian BUMN serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan program khusus untuk membangkitkan gariah UMKM ditengah pandemi Covid-19.

Program ini meliputi penambahan halaman UMKM pada e-catalogue LKPP dan peluncuran program PADi atau Pasar Digital UMKM oleh Kementerian BUMN yang bisa membuka akses pengadaan barang dan jasa dari UMKM untuk BUMN.

Sejak akhir tahun 2019, Inisiasi penambahan halaman e-catalogue LKPP khusus UKM sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UKM untuk dapat bermain di level yang sama dengan pengusaha besar, ucap Tenten dalam tayang virtual.

Sedangkan, untuk program PADi UMKM bisa mendapatkan kesempatan bertansaksi dengan BUMN-BUMN melalui platform digital, dimana hal tersebut diyakini dapat menjadi angin segar untuk keberlangsungan hidup UMKM saat ini.

Teten melihat hal tersebut sangat penting dikarenakan 99 persen pelaku usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM yang menyerap tenaga kerja sampai 97 persen.

Sebagai informasi, pemerintah sudah memberikan alokasi dana lebih dari Rp. 300 triliun untuk pengadaan barang dan jasa melalui penyerapan produk UMKM. Kata Teten, jumlah tersebut akan terus digelontarkan setiap tahunnya.

Saya kira, bantuan lewat PADi ini akan sangat membantu para UMKM untuk pulih termasuk dengan halaman khusus di e-catalogue LKPP ini, akan membantu mempercepat penyerapan produk UMKM, tegasnya.

Kemenkop UKM ke depannya akan selalu berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk selalu siap dan terdaftar sebagai penyediaan barang dan jasa sesuai dengan standart yang berlaku.

Melalui pelatihan serta pendampingan dan memfasilitasi standarisasi global serta dukungan dalam akses pembiayaan, sampai melakukan kegiatan on board UMKM dalam aplikasi laman e-catalog, UMKM bela pengadaan dan LPSE, ucap Menteri Teten.