Upaya RI Agar Bisa Bertahan Kala Dunia Terancam Krisis

Usaha Dagang, Keuangan – Porsi anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah terhadap masyarakat dinilai perlu ditingkatkan terutama bagi yang terdampak COVID-19. Dan karena dianggap lebih mudah, maka pemberian bansos harus bersifat tunai agar roda perekonomian masyarakat bawah bisa kembali berputar.

Karena yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo saat ini yaitu dampak krisis ekonomi global akibat pandemi agar bisa terhindarkan. Krisis ekonomi dunia menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad berdampak besar bagi Indonesia terutama di sektor keuangan dan perdagangan.

Pemerintah mau tidak mau harus mengandalkan ekonomi domestik apabila kedua sektor tersebut terdampak dan harus memulainya dari kalangan bawah.

“Yang harus di-cover satu-satunya bansos yang besar-besaran serta perlu adanya perubahan desain, serta perlu juga menyiapkan dana yang lebih besar,” ujar Tauhid Ahmad, Kamis (9/7/2020).

Tauhid juga menuntut pemerintah harus dapat menekan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia selain anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang harus dibesarkan karena yang diketahui saat ini akibat dari kerusakan ekonomi berawal dari sektor kesehatan.

Selain itu pemerintah menurut Fajar B. Hirawan selaku Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus cepat dalam menyalurkan stimulus, dimulai dari insentif fiskal, moneter dan terakhir keuangan.

Pemberian bansos di tengah pandemi kepada masyarakat menurut penilaian Fajar merupakan keputusan yang tepat dan juga strategis. Karena dengan demikian masyarakat banyak yang terbantu untuk tetap memiliki daya beli bagi yang terdampak COVID-19.

“Yang menjadi prioritas saat ini dalam menggerakkan ekonomi di masa pandemi adalah dengan adanya bantuan likuiditas pemerintah untuk sektor riil bagi UMKM dan swasta. Dan yang menjadi catatan saat ini yaitu agar pemberian insentif/bantuan untuk unit ekonomi yang lebih produktif segera diberikan oleh pemerintah,” ungkap Fajar.

Potensi terjadinya krisis ekonomi dunia tahun ini sempat dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena prediksi kontraksi ekonomi global tahun ini akan terjadi sangat dalam oleh lembaga Internasional.

Karena itulah seluruh menteri diminta Jokowi supaya bekerja tidak seperti biasanya dan bekerja seolah-olah sudah berada dalam kondisi krisis.

Proyeksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dijabarkan Jokowi telah memprediksi kontraksi ekonomi global bakal minus 6 hingga 7,6%. Sehingga memunculkan kekhawatiran Jokowi atas proyeksi-proyeksi tersebut.