Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia oleh LPEI

Usaha Dagang, Keuangan – Kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami penekanan akibat pandemi Virus COVID-19. Agar bisnis di daerah dipastikan tetap berjalan normal di kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) berupaya untuk meminimalisir dampaknya.

Tahun ini LPEI seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LPEI, James Rompas telah memperkuat bisnis penjaminan seperti yang telah diamanatkan oleh pemerintah beserta otoritas sebagai bagian dari implementasi regulasi.

“LPEI memiliki produk penjaminan kredit bank disamping relaksasi dan bantuan kemanusiaan dalam memperkuat kapasitas bank komersial. Juga bagi eksportir diberikan pendanaan alternatif sehingga menjadikannya sebagai credit enhancer dan fill the market gap,” ujar James, Jumat (10/7/2020).

Di bawah Kementerian Keuangan, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) juga memberikan bantuan berupa 250 unit wastafel portabel dan 250 unit thermo gun yang kemudian melalui perwakilan kantor wilayah dan cabang LPEI di daerah didistribusikan ke beberapa kota besar di Indonesia diantaranya Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Makassar, Surakarta, Balikpapan, dan Denpasar.

Pelaku usaha yang tersebar di 18 kota di Indonesia yang merupakan nasabah LPEI yang diketahui berjumlah 54 pelaku usaha menurut James juga diberikan bantuan. Bantuan tersebut agar resiko penularan virus COVID-19 terhadap 63 ribu pegawai di lingkungan kerja dapat diminimalisir sehingga terlindungi kesehatannya.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Direktur Eksektutif LPEI  berupa wastafel portabel dan thermo gun senilai Rp 1,68 miliar kepada PT Kelola Mina Laut, PT Cermaimakmur Abadi International, PT Panen Mas Agung, PT Korosi Specindo, dan PT Wirontono Baru yang merupakan masing-masing perwakilan nasabah di Jakarta.

Bantuan tersebut diketahui berasal dari dana yang didonasikan yang dihimpun dari manajemen dan pegawai LPEI guna membantu program PEN. Dalam menjalankan usahanya, UMKM tetap diminta mematuhi protokol kesehatan yang sebelumnya sudah ditetapkan.