UMKM Dibebaskan dari Pembayaran Pajak Selama Pandemi

Usaha Dagang, Keuangan – Seluruh pelaku UMKM dipastikan akan digratiskan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) selama pandemi COVID-19. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan seluruh beban PPh yang setiap tahunnya menjadi kewajibannya akan ditanggung oleh otoritas pajak nasional.

Fasilitas berupa insentif pajak untuk UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah disediakan oleh pemerintah sebesar Rp 2,4 triliun dimana anggaran tersebut berlaku untuk periode April hingga September. Direncanakan pemberian fasilitas tersebut akan diperpanjang oleh DJP hingga 2020 akhir.

Tercatat pelaku UMKM yang berpotensi mendapat fasilitas PPh Final yang ditanggung oleh pemerintah menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo ada sekitar 2,3 juta. Sehingga bisa diperkirakan fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan sekitar 8% UMKM saja

“Dilihat dari data statistik, saya ingin menyampaikan kepada UMKM bahwa yang baru mendaftar sekitar 200 ribuan sedangkan di tahun kemarin sekitar 2,3 jutaan yang membayar dan yang memiliki NPWP. Nah, sekarang yang baru mendaftar 201.880 serta mendapatkan insentif,” kata Suryo sat menghadiri acara seminar tentang UMKM Bangkit Bersama Pajak via virtual, Senin (13/7/2020).

DJP diakui Suryo dalam meningkatkan data pengguna manfaat fasilitas PPh Final telah mengirimkan email sosialisasi insentif pajak ke sekitar 2 juta akun.

“Saya telah mengajak para UMKM yang belum serta meminta teman-teman di KPP agar UMKM yang belum mendengar diupayakan informasi yang disampaikan bisa sampai ke WP, dari email yang dikirimkan sejumlah 2 jutaan, sekitar 90% berhasil sampai ke tujuan, namun sampai saat ini statistik belum ada pergerakan yang signikan,” ungkapnya.

Perpanjangan program UMKM ‘gratis’ bayar PPh Final menurut Hestu Yoga yang merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan dalam dua minggu ke depan baru akan diputuskan karena menyusul diterbitkannya peraturan menteri keuangan (PMK).

“Perpanjangan PPh Final 0,5% hingga Desember dan PMK yang baru akan keluar sekitar 1-2 minggu,” ujar Hestu.

Fasilitas tersebut menurut Hestu bisa didapatkan secara online dengan cukup mengakses laman resmi pajak di www.pajak.go.id dimana nantinya akan ditemukan pilihan pemanfaatan insentif PPh Final beserta persyaratannya yang wajib dipenuhi. Dan apabila UMKM masih kesulitan bisa langsung mendatangi kantor pajak di masing-masing daerahnya agar didampingi oleh petugas pajak.

Sistem aplikasi online terkait sektor penerima diketahui telah dibangun oleh DJP Kementerian Keuangan sehingga mempermudah para WP dalam menyampaikan atau memperoleh surat keterangan guna mendapatkan keringanan pajak sejak 2 Mei 2020.