Penolakan Rencana Penyederhanaan Cukai Rokok oleh Petani Tembakau

Usaha Dagang, Bisnis – Tahun 2021 mendatang dikabarkan akan dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan tarif cukai rokok oleh Kementerian Keuangan. Namun oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) rencana tersebut mendapat penolakan.

Kebijakan kenaikan dan simplifikasi (penyederhanaan) cukai menurut penilaian dari Ketua APTI Jawa Barat Suryana hanya akan merugikan masyarakat petani tembakau dikarenakan untuk harga tembakau akan mengalami penurunan. Dan kebijakan tersebut dinilai hanya akan menguntungkan perusahaan besar asing.

“Efek yang dirasakan petani sangat terasa dengan kenaikan cukai tembakau karena mengakibatkan turunnya permintaan pabrik sehingga harga tembakau menjadi anjlok. Dan tembakau yang dihasilkan petani lokal cenderung tidak mau dibeli oleh pengusaha. Sehingga kedepannya diharapkan antara pengusaha besar dengan para petani bisa saling mengerti dimana apabila tidak ada bahan baku dari petani maka pengusaha besar tidak akan bisa berjalan. Dan yang diharapkan oleh petani jika pengusaha besar lebih maju maka akan mempengaruhi penjualan tembakau dari petani lokal,” ujar Suryana, Minggu (12/7/2020).

Dari pengalaman yang pernah dirasakan tahun 2019 menurut penjelasan Suryana, saat cukai dan harga jual eceran (HET) tembakau dinaikkan oleh pemerintah dengan kenaikan masing-masing sebesar 23% dan 35% selama 6 bulan membuat hasil panen petani tembakau menjadi tidak laku. Sehingga bisa disimpulkan terjadinya penurunan harga jual tembakau oleh petani, menurunnya produksi serta volume.

Adanya rencana simplikasi pemungutan cukai dikatakan Suryana hanya akan membuat perusahaan rokok besar di Indonesia mengalami keuntungan. Dan akhirnya hanya akan menyebabkan kerugian bagi para petani tembakau dan pabrik rokok lainnya.

“Pandangan kami bahwa penerapan simplifikasi diinginkan satu perusahaan besar perihal adanya persaingan penjualan dengan perusahaan skala menengah karena takut tersaingi. Hal itu bisa dikatakan sebagai salah satu strategi perang dagang,” ungkapnya.

Pihaknya diketahui telah menyampaikan penolakan tersebut ke Komisi IV DPR RI. Karena apabila pemerintah melakukan simplifikasi penerapan cukai dengan mengikuti keinginan satu perusahaan rokok besar asing, konsekuensinya bakal bermunculan pengusaha pengusaha rokok ilegal. Dan untuk membahas penolakan simplifikasi tersebut, pihaknya telah mendesak DPR RI agar bisa dipertemukan dengan menteri terkait.

“Mengenai pengalokasian dana bagi hasil sudah kami upayakan dengan meminta DPR RI mendorong pemerintah agar cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang 50% untuk kesehatan dikembalikan 50% karena dana tersebut sebagian besar habis untuk bantuan kesehatan. Kami setuju dananya dipakai untuk penanggulangan COVID namun jangan dihabiskan semuanya disana karena para petani untuk alokasi dana tersebut juga memiliki haknya,” ujarnya.