Utang Pemerintah Tembus Rp 108 Triliun ke BUMN

Usaha Dagang, Keuangan – Saat ini utang pemerintah ke BUMN berdasar catatan di Kementerian BUMN telah mencapai Rp 108,48 triliun. Untuk membayar utang tersebut, pemerintah diketahui sudah menyiapkan dananya.

Pemerintah menurut Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menyiapkan dana sebesar Rp 152,15 triliun tahun ini. Untuk membayar utang pemerintah ke BUMN akan diambil dari angka tersebut dengan nominal Rp 108,48 triliun.

Akibat dari pandemi Corona menurut Arya mengakibatkan merosotnya kondisi ekonomi sehingga membuat bisnis BUMN menjadi ikut tertekan dan akhirnya menempuh jalan dengan menagih utang.

“Perusahaan akan mengejar piutang mereka disaat kondisi iklim bisnis dalam keadaan tidak baik. Ketika BUMN mempunyai piutang kepada pemerintah sehingga untuk mempertahankan cashflow dan lainnya maka mereka mengejar yang Rp 108 triliun itu,” ujarnya saat melakukan wawancara di IDX Channel.

Mengenai berbagai tudingan tentang anggaran piutang tersebut juga dijawab oleh Arya. Bahwa menurutnya saat bisnisnya sedang turun sudah sewajarnya BUMN untuk menagih utang.

Untuk BUMN yang menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat, seperti PT PLN, PT PERTAMINA, PT KAI, Perum Bulog serta yang terakhir PT Pupuk Indonesia, maka pembayaran utang akan diberikan oleh pemerintah.

Berbagai polemik bermunculan saat pemerintah menyiapkan anggaran tahun ini untuk BUMN. Karena banyak yang beranggapan bahwa anggaran tersebut berbau politik.

Dana yang telah disiapkan tahun ini oleh pemerintah untuk BUMN sebesar Rp 152,15 triliun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. Dimana pemberian dana tersebut guna melaksanakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dan diketahui pemerintah juga memiliki utang sebesar Rp 108,48 triliun ke BUMN dan sekarang ditagih oleh BUMN akibat merosotnya bisnis yang dijalankan karena pandemi COVID-19.

Arya Sinulingga memberi tanggapan atas isu yang beredar dan balik menantang untuk membuktikan tudingan atas kritik yang dilontarkan karena ia menganggap aneh atas isu yang beredar tersebut. Pembayaran utang oleh pemerintah ke BUMN dianggap aneh. Padahal hal tersebut wajar dilakukan ketika perusahaan menagih piutang guna membutuhkan cashflow.