Utang Pemerintah kepada PT Pupuk Tembus 17,1 T

Usaha Dagang, Keuangan – Aas Asikin yang merupakan Direktur Utama Pupuk Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini mempunyai utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 17,1 triliun. Dan menurut penjelasannya, utang pemerintah tersebut merupakan utang guna pembiayaan pengadaan pupuk subsidi.

“Dengan total utang sebesar Rp 17,1 triliun, sehingga posisi piutang subsidi pupuk bisa jelas terlihat ,” ujar Aas saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Diketahui sejak tahun 2017, utang tersebut tersebar di 5 anak perusahaan sehingga bisa dikatakan pencapaian angka tersebut merupakan utang berjalan.

“Karena di tahun 2020 ini masih merupakan tahun berjalan sehingga bersifat un-audited dan tagihannya dari tahun 2017 hingga 2020,” ungkapnya.

Utang yang tersebar di 5 anak perusahaan menurut data yang tersedia di PT Pupuk Indonesia diantaranya PT Petrokimia Gresik (PKG) dengan utang sebesar Rp 10,8 triliun, kemudian PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp 1,8 triliun. Selanjutnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) dengan jumlah utang  Rp 2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) sebesar Rp 1,3 triliun, serta yang terakhir PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dengan total utang Rp 1,05 triliun

Dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan, PT Pupuk Indonesia akhirnya harus melakukan peminjaman modal kerja kepada perbankan. Menurut Aas, hal tersebut dilakukan karena belum dibayarnya utang tersebut.

“Kami pinjam dulu dalam bentuk modal kerja supaya perusahaan bisa berjalan dikarenakan masih tertahannya di pemerintah untuk tagihan ini. Namun hal tersebut berdampak dengan semakin meningkatnya beban bunga perusahaan. Dari yang nominalnya sebesar Rp 17 triliun, dimana dengan besar bunga yang 10% saja dalam 1 tahun mencapai Rp 1,7 triliun. Sehingga akhirnya subsidi pupuk akan semakin meningkat. Ini pastinya akan akan menambah biaya lagi,” ujar Aas.