Penarikan Tarif Pajak Layanan Digital Dengan Cara Baru per 1 Juli

Usaha Dagang, Keuangan – Mulai 1 Juli mendatang akan diberlakukan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jenis barang dan jasa menggunakan cara baru. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. Dalam pemungutan, penyetoran hingga pelaporan PPN atas produk tersebut, pemerintah menunjuk perusahaan berbasis digital.

Pembayaran PPN menurut penjelasa Suryo akan dikenakan oleh konsumen atau masyarakat yang mengonsumsi produk tersebut, dimana hal tersebut sesuai dengan UU PPN Tahun 1983. Aturan tersebut berlaku untuk barang-barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri.

“Barang atau jasa yang akan diperjualbelikan di Indonesia baik berasal dari luar Indonesia seharusnya dibayar PPN oleh konsumen yang ada di Indonesia yang mengonsumsinya,” kata Suryo, Senin (1/6/2020).

Perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu berkembang sangat pesat serta mengubah cara masyarakat dalam berkonsumsi. Dimana salah satunya konsumen membeli barang secara digital melalui sistem elektronik (PSME) atau e-commerce.

Sehingga akhirnya pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah ditetapkan menjadi UU. Sebagai pelaksanaannya, pemerintah juga membuat aturan turunan yaitu PMK Nomor 48 Tahun dimana isi aturan tersebut menjelaskan mengenai Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak yang Tidak Berwujud, kemudian jaaa kena pajak baik dari luar daerah Pabean maupun di dalam daerah Pabean melalui perdagangan dimana penimbangannya melalui Sistem Elektronik.

Suryo menjelaskan untuk barang dan jasa yang akan dijual, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan perusahaan berbasis digital asal luar negeri menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor PPN.

Aturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2020 Untuk itu Ditjen Pajak akan mengumumkan kriteria usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital, serta yang ditunjuk untuk menjadi pemungut akan dilihat dari daftar pelaku usaha.

Untuk pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus dan diharapkan memberi cukup waktu baik bagi para pelaku usaha produk digital luar negeri maupun DJP agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, kemudian sistem pembayaran, serta yang terakhir pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien.