Iuran Tapera Dikhawatirkan Ekonom Digunakan Pemerintah Menambal APBN

Usaha Dagang, Keuangan – Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 terkait Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera telah disahkan oleh pemerintah. Dengan keberadaan peraturan tersebut maka setiap pekerja diwajibkan menjadi peserta dan harus rutin membayar iuran. Hal tersebut lantas menuai banyak kritikan dari berbagai pihak dikarenakan cukup mengikat para pekerja di tengah pandemi COVID-19.

Momentum dikeluarkannya aturan tersebut menurut Bhima Yudhistira yang merupakan Ekonom Indef dinilai sangat tidak tepat. Akibat pandemi COVID-19, tidak sedikit pekerja kehilangan penghasilan.

“Karena ada pasal sanksi administratif yang memberatkan para pengusaha yaitu berupa denda. Dalam kurun waktu persiapan pemulihan selama 7 tahun, namun diperkirakan ekonomi belum akan masuk dalam pemulihan yang optimal,” sahut Bhima, Minggu (7/6).

Bhima mengkhawatirkan iuran yang disetorkan oleh peserta akan mengalami tumpah tindih dalam penggunaan iuran. Karena terdapat banyak pasal yang dikeluarkan sehingga memungkinkan iuran tersebut malah dimanfaatkan guna menutupi defisit anggaran pemerintah (APBN).

“Dana bisa saja diinvestasikan ke surat utang pemerintah karena terlihat jelas di pasal 27 dalam PP Tapera sehingga peserta secara tidak langsung akan dimintakan iuran untuk membeli SBN. Karena di tengah pelebaran defisit anggaran sehingga membuat pemerintah mencari sumber pembiayaan baru, “ ujarnya.

Dengan adanya banyak persyaratan yang berujung makin mempersulit para pekerja, Bhima meyakini hal tersebut tidak akan menampung seluruh pekerja yang sedang membutuhkan rumah meskipun program tersebut tetap berjalan.

Piter Abdullah yang merupakan Direktur Riset Core Indonesia memberikan saran agar pemerintah menghapus semua program kredit rumah murah lainnya agar program yang sudah ditetapkan bisa berjalan efektif serta tidak bertabrakan.