BI Diminta Ikut Menanggung Beban dalam Membiayai Program PEN

Usaha Dagang, Keuangan – Dalam membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 ini menurut penilaian Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) perlu adanya pembagian beban (burden sharing). Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak bisa menanggung alokasi anggaran yang mencapai Rp 905,10 triliun.

“Dengan beban pembiayaan yang sangat besar rasanya tidak fair jika beban tersebut hanya ditanggung sendiri oleh pemerintah. Sehingga antara pemerintah dan BI perlu adanya langkah dalam berbagi beban,” ungkap Said dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2020).

Dengan anggaran PEN sebesar Rp 905,10 triliun tersebut menurut penjelasan Said akan digunakan dalam memenuhi barang kebutuhan baik untuk keperluan publik (anggaran yang akan dikeluarkan sebesar Rp 397,56 triliun) maupun barang-barang non publik (anggarannya sebesar Rp 507,54 triliun).

Terjadinya pelebaran defisit dalam APBN 2020 yang mencapai 6,34% akibat besarnya alokasi anggaran tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan semakin besarnya beban dan risiko fiskal yang bakal ditanggung pemerintah.

Dalam menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan diakuinya merupakan peran antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Soal penetapan tersebut menurutnya sudah ditegaskan dalam UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020.

Mengenai sistem dan mekanisme pembagian beban tersebut ada kesepakatan dan juga penegasan untuk menanggung beban dimana diharapkan bisa meringankan beban fiskal pemerintah. Di sisi lain, program PEN 2020 akan bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas ekonomi dan sistem keuangan bisa dijaga dengan baik oleh BI.

Terdapat 2 skema burden sharing menurut penjelasan Politisi senior PDI Perjuangan yang kemungkinan dilakukan pemerintah dengan BI yaitu public goods dimana untuk pemerintah dan BI masing-masing ditetapkan beban 0% dan 100% serta non-public goods dimana masing-masing beban yang ditetapkan untuk pemerintah dan BI sebesar 50% disertai suku bunga khusus. Untuk pemberlakuan skema tersebut sepanjang pemerintah menerbitkan tenor SBN yang nantinya dibeli BI di pasar perdana.

Keberhasilan program PEN tahun 2020 ditentukan dengan adanya pemberlakuan skema burden sharing sehingga dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2021, pemulihan ekonomi akan menjadi prasyarat dan landasan yang kuat.