Aturan Dirjen Bea Cukai Diduga Merugikan Negara Dengan Rp2,6 Triliun

Usaha Dagang, Bisnis – Emerson Yunto selaku aktivis antikorupsi menilai adanya kebijakan cukai rokok yang diatur oleh Kementrian Keuangan melalui adanya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor 37 tahun 2017. Didalam nya tentang Tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah merugikan negara.

Pasalnya hal dalam kebijakan tersebut membuat beberapa merek rokok yang di jual di bawah harga jual eceran tertinggi (HJE). Dalam pasal 22 Perdirjen menyatakan bahwa harga Transaksi Pasar (HTP) merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen yang bisa dijual di bawah 85 persen. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146 tahun 2017 tentang tarif cukai yang di hasilkan tembakau, HTP atau harga yang ada di tingkat konsumen minimal 85 persen.

Hal ini menyebabkan polemik dimana dianggap tidak sesuai dengan konsep cukai sebagai instrumen pengendalian serta untuk meningkatkan prevalensi perokok remaja di Indonesia. Akibat kebijakan ini salah satu merek rokok yang dijual dengan harga jual eceran ialah (HJE) Rp20 ribu per bungkus. Namun HJE Rp27.000 per bungkus.

Akibat kebijakan itu juga negara berpotensi kehilangan pendapatan dari cukai mencapai Rp2,6 triliun. Dengan harga cukai naik, namu rokok dibandrol dengan lebil rendah.