Aturan Bisnis Penerbangan yang Dibeberkan Susi

Usaha Dagang, Keuangan – Selama pandemi COVID-19, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disayangkan Susi Pudjiastuti karena tidak ada yang meringankan beban pengusaha terutama di sektor penerbangan. Karena menurutnya, saat perusahaan tidak memiliki pemasukan maka sebagai pengusaha, kewajibannya harus tetap dibayar.

“Semua seperti biasa dan sulitnya untuk kita seperti tidak ada guideline. Sampai saat ini pun dari sektor pembayaran cost pemerintah tidak ada satupun yang tidak bayar,” ungkap Susi dari Youtube FMB9ID_IKP, Jumat (12/6/2020).

Rincian biaya-biaya menurut Susi yang harus dibayarkan yaitu seperti security clearance, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan STNK pesawat, padahal selama 2 bulan ini maskapainya sudah berhenti beroperasi.

“Untuk insentif saat ini, kewajiban untuk pengusaha tidak ada yang free. Meskipun tidak terbang, tetap melakukan perpanjangan izin dari izin kerja dan izin terbang. Dan karena ada DO-nya dan untuk kewajiban tersebut tidak ada rilisnya,” sahutnya.

Selama usaha tidak beroperasi, untuk itu dia meminta kepada pemerintah agar pengusaha dibebaskan dari berbagai kewajiban tersebut. Seperti penerbangan perintis yang merupakan kontrak pemerintah tidak ada yang berjalan, karena jika tidak ada penerbangan di masa normal saja maka pihaknya yang akan dikenakan denda.

“Kewajiban-kewajiban kita yang rutin seperti kewajiban PNBP agar bisa dibebaskan dan saya bukan minta kompensasi,” ujarnya.

Para menteri yang berada di sektor ekonomi diminta Susi agar bisa membuat kebijakan yang memikirkan keberlangsungan bisnis pengusaha seperti kebijakan yang diterapkan di negara lain. Sehingga dengan demikian berbagai stimulus tidak akan keluar banyak.