Rencana Pengaturan Kelas Peserta BPJS Kesehatan Setelah Dihapus

Usaha Dagang, Keuangan – Pemerintah berencana akan meniadakan kelas peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Yang sebelumnya sistem kelas terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3 maka setelah dihapus akan melebur menjadi satu kelas yang disebut kelas tunggal atau kelas standar JKN.

Kebijakan tersebut disetujui berdasarkan hasil rapat tingkat menteri serta mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 54 A dan 54.

Mengenai kelas standar JKN, yang sebelumnya pelayanan dibedakan berdasarkan kelas maka dengan meniadakan pembagian kelas peserta mandiri yang selama ini telah diberlakukan, peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sama tanpa ada perbedaan tingkatan ekonomi dari peserta tersebut.

Jadi dengan adanya kelas tunggal atau kelas standar JKN, menurut Mutaqqien yang merupakan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tidak akan ada lagi perbedaan antar para peserta baik secara medis maupun non medis.

Upaya yang dilakukan tersebut dalam rangka menerapkan kembali prinsip ekuitas sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 yang tertuang dalam pasal 23 ayat (4). Dan dipastikan penyusunan konsep akan tetap memperhatikan kualitas dari pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilakukan serta keterjangkauan atau kemampuan dari para pesertanya.

Apabila nantinya dalam pelayanan kesehatan, ada peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan maka diwajibkan untuk mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau bisa juga dengan membayar selisihnya. Yaitu besarnya selisih biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus dibayar.

Penghapusan kartu peserta BPJS direncanakan akan mulai diberlakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2021 hingga 2022 dan akan menunggu kesiapan dari masing-masing pihak Rumah Sakit. Dan kemudian pada tahun 2024 yang akan datang barulah kelas tunggal bisa diterapkan sepenuhnya.