Penetapan Prosedur Baru Keberangkatan Penumpang Setelah Penerbangan Kembali di Buka

Usaha Dagang, Keuangan – Bagi calon penumpang yang mempunyai rencana bepergian di tengah pandemi corona, terdapat prosedur baru yang ditetapkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Langkah yang diambil oleh PT Angkasa Pura II tersebut menindaklanjuti pembukaan operasional bagi penumpang bersyarat sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020, dimana instruksi tersebut membahas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang kemudian diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Prosedur baru ini berlaku dan wajib dijalankan di seluruh bandara yang dikelola oleh perseroan. Dan menurut Director of Operations and Services PT Angkasa Pura II (Persero) Muhamad Wasid, perlu adanya penyesuaian dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Dengan adanya tahapan yang detail dan dijalankan secara ketat, sehingga para calon penumpang pesawat dihimbau harus sudah hadir di bandara sekitar 3 hingga 4 jam sebelum jadwal keberangkatan. Terlaksananya prosedur baru tersebut tak lepas karena adanya koordinasi insentif seluruh stakeholder kebandarudaraan dari berbagai pihak seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI & Polri, otoritas bandara dan juga maskapai.

Prosedur baru tersebut sudah diimplementasikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terutama bagi calon penumpang rute domestik selama masih diberlakukannya larangan mudik Idul Fitri 1441 H. Berikut penjelasan mengenai prosedur yang sudah dijalankan di Soekarno-Hatta.

Pertama, untuk titik layanan keberangkatan yaitu di Terminal 2 – Gate 4 dan Terminal 3 – Gate 3. Di setiap titik akan ditemukan Posko Pengendalian Percepatan Penanganan COVID-19.

Kedua, calon penumpang wajib menunjukkan berkas kelengkapan perjalanannya kepada petugas di posko dan berkas lain yang wajib dipenuhi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Berkas tersebut berupa tiket penerbangan, identitas diri, surat keterangan perjalanan dan surat keterangan bebas COVID-19.

Ketiga, calon penumpang pesawat wajib mengisi formulir penyelidikan epidemiologi dan mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang nantinya akan diberikan oleh personel KKP di posko.

Keempat, apabila seluruh berkas dan persyaratannya sudah terpenuhi oleh si calon penumpang, kemudian menuju ke meja pemeriksaan selanjutnya dimana di meja tersebut seluruh berkas akan dicek ulang dan apabila dinyatakan lengkap akan diberikan surat clearance oleh personel KKP.

Kelima, tahap selanjutnya si calon penumpang akan diarahkan ke konter check-in guna mendapatkan boarding pass.

Keenam, setelah itu penumpang kembali diarahkan untuk menuju Security Check Point 2 dimana oleh personel Aviation Security akan memeriksa surat clearance, boarding pass beserta identitas diri.

Ketujuh, tahap terakhir si calon penumpang selanjutnya menuju ke ruang tunggu keberangkatan atau boarding lounge.

Prosedur baru tersebut juga telah diberlakukan di bandara-bandara lain yang dikelola oleh Angkasa Pura II sehingga ketentuan yang telah ditetapkan bisa terpenuhi. Seperti yang tercantum dalam Permenhub Nomor 18 tahun 2020 dan Nomor 25 tahun 2020 dimana dipastikan seluruh operasional bandara telah memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

Selain itu terdapat kriteria pengecualian seperti yang tercantum dalam SE No. 4/2020 dimana yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan di masa larangan mudik yaitu perjalanan orang yang bekerja di lembaga pemerintahan atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan dalam penanganan COVID-19, pelayanan di bidang hankam dan kesehatan, pelayanan akan kebutuhan dasar dan pendukung layanan dasar, serta yang terakhir pelayanan dalam fungsi ekonomi penting.

Selain mencakup hal diatas, kriteria pengecualian juga mencakup perjalanan pasien dari salah satu anggota keluarga yang sedang sakit keras atau meninggal sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Kemudian repatriasi bagi pekerja migran Indonesia, WNI dan pelajar/mahasiswa yang sedang berada di luar negeri serta pemulangan oleh pemerintah kepada seseorang karena alasan tertentu sampai ke daerah asalnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan.