Nasib Iuran BPJS Kesehatan Periode Januari-Maret 2020

Usaha Dagang, Keuangan – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dikabarkan mulai 1 Mei 2020 untuk iurannya akan kembali ke tarif awal. Dengan demikian tarif BPJS akan kembali mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018.

Perinciannya sendiri untuk kelas 1 adalah sebesar Rp 80.000, kemudian untuk kelas 2 sebesar Rp 51.000, dan kelas 3 sebesar Rp 25.500. Rincian iuran tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 sehingga kebijakan kenaikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 akan dibatalkan.

Sesuai dengan Putusan MA sehingga pemberlakuan penyesuaian iuran tersebut jatuh pada 1 April 2020. Sedangkan untuk iuran Januari hingga Maret 2020 akan tetap mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019 dimana sebagai perinciannya adalah untuk kelas 1 Rp 160.000, untuk kelas 2 Rp 110.000 dan untuk kelas 3 Rp 42.000.

“Untuk iuran bulan Januari hingga Maret 2020 jadinya tidak akan ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Sedangkan kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan di bulan April 2020 selebihnya akan dikompensasikan ke iuran untuk bulan berikutnya,” ungkap Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, (30/4/2020).

Mengenai sistem teknologi informasi (TI) dan penghitungan kelebihan iuran peserta sudah disesuaikan oleh BPJS Kesehatan. Sehingga per 1 Mei 2020 diharapkan sudah ada penyesuaian tarif untuk tagihan yang akan didapatkan peserta JKN-KIS.

Pengembalian nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 bertujuan agar masyarakat dapat terbantu dan tidak merasa terbebani. Namun disamping itu juga membutuhkan kontribusi masyarakat yaitu dengan cara menjaga status kepesertaannya tetap aktif dan tetap rutin membayar iuran per bulannya. Dengan masyarakat melakukan hal tersebut menjadi wujud gotong royong apalagi dengan kondisi bangsa saat ini yang sedang dilanda COVID-19.

Dimulai pada tanggal 1 Mei 2020 apabila ada peserta yang mengalami kendala, seperti misalnya ada masalah dengan status kepesertaannya, info tagihan, serta apabila membutuhkan info lainnya, maka sebagai info tambahan bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Sebagai catatan, pemberlakukan penyesuaian iuran BPJS ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Sedangkan untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (BPI) dan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) masih tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden saat ini telah disiapkan oleh pemerintah. Rancangan perpres tersebut diproses secara harmonisasi dan selanjutnya menunggu paraf para menteri yang kemudian akan diajukan penandatanganan kepada Presiden RI. Dimana sebagian besar isi dari perpres yang baru tersebut substansinya untuk mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, adanya jaminan kesehatan yang sehat serta terakhir adanya peran pemerintah baik pusat maupun daerah.