Mulai 1 Juli Beberapa Produk Digital Akan Dikenakan Pajak 10%

Usaha Dagang, Keuangan – Seluruh pembelian produk dan jasa digital dari merchant melalui sistem elektronik direncanakan akan dikenakan pajak oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mengenai besaran tarif PPN yang akan ditanggung oleh masyarakat selaku pembeli berdasar keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (28/5/2020) adalah sebesar 10%. Produk dan jasa yang akan dikenakan pajak, apabila nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses baik dari dalam maupun luar negeri dalam waktu 12 bulan telah mencapai nilai tertentu.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Perppu Nomor 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan guna melakukan penanganan terhadap COVID-19. Selain itu juga ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka seluruh produk digital dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti pada produk konvensional atau produk digital sejenis yang berasal dari dalam negeri.

Produk digital yang dimaksud diantaranya seperti layanan aliran alias streaming baik musik ataupun film (aplikasi Netflix, Spotify), kemudian aplikasi dan permainan digital (aplikasi Zoom) dan produk digital sejenis serta jasa daring dimana kehadiran aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kehadiran ekonomi yang cukup signifikan dan melalui transaksi perdagangan yang dilakukannya telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia.

Demi menjaga stabilitas perekonomian negara di masa krisis global akibat pandemi COVID-19, diharapkan dengan adanya penerapan kebijakan PPN tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan saling bahu membahu oleh semua pihak serta berperan serta dalam menghadapi tantangan akibat COVID-19.