Dikritik Soal Iuran Naik, Bos BPJS Kesehatan Buka Suara

Usaha Dagang, Keuangan – Keputusan pemerintah dalam menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris sudah sesuai dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020. Dan mengenai pembatalan kenaikan iuran oleh Mahkamah Agung (MA), keputusan pemerintah tersebut masih dalam konteks keputusan yang ditetapkan MA sekaligus menjawab tudingan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah mengakali putusan MA.

Dalam putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020, dijelaskan Fahmi bahwa pemerintah diberi tiga opsi untuk menindaklanjuti. Tiga opsi yang dimaksud yaitu dalam hal mencabut, mengubah atau melaksanakan.

“Pak Jokowi jika dilihat masih dalam koridor untuk mengubah. Dan sebenarnya tidak betul jika pemerintah tidak memperingati,’ ujar Fahmi, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Penerbitan Perpres 64 tahun 2020 lanjut Fahmi malah sangat membantu masyarakat apalagi di tengah pandemi Corona karena peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III mandiri diberikan bantuan berupa subsidi per bulannya sebesar Rp 16.500 per orang dan di tahun 2021 per bulannya sebesar Rp 7.000 per orang.

Sehingga para peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan akan membayar iuran per bulannya sebesar Rp 25.500 di tahun 2020 dan Rp 35.000 di tahun 2021. Dan apabila tanpa disubsidi pemerintah maka harus membayar Rp 42.000 per orang. Untuk iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah yaitu bagi peserta dengan kategori penerima bantuan iuran (PBI) baik yang di pusat ataupun di daerah. Peserta PBI yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah masing-masing berjumlah 96,5 juta orang dan 37 juta orang.

“Pemerintah sudah memenuhi kewajibannya dengan memberikan subsidi sebesar Rp 42.000, selanjutnya Pak Presiden yang memutuskan. Dengan demikian sudah jelas tahapannya bahwa dari Perpres 75 ke 64 ada relaksasi keringanan, “ ujar Fahmi.