Defisit APBN 2021 Terhadap PDB Diusulkan Sebesar 3,21 – 4,17 %

Usaha Dagang, Keuangan – Dalam Rapat Paripurna dengan DPR-RI, Selasa (12/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan usulan kebijakan makro fiskal tahun 2021 dengan defisit APBN 2021 sebesar 3,21 – 4,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun usulan tersebut tertuang dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) di tahun 2021 dan didalam penyusunan RAPBN 2021 nanti akan menjadi bahan pembahasan awal.

Pembiayaan defisit dengan nominal diatas 3% mengacu pada Perppu No.1 tahun 2020. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dapat pulih secara bertahap serta tidak mengalami hard landing. Karena didalam pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang paling strategis dan sangat vital.

Dengan adanya reformasi di sisi penerimaan pajak, menurut Sri Mulyani akan mendukung reformasi di berbagai sektor, diantaranya kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan yang terakhir sektor penganggaran.

Pemerintah telah merencanakan untuk arah kebijakan perpajakan 2021 berupa pemberian insentif yang lebih tepat sasaran, relaksasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi dalam hal penerimaan dengan membuat perluasan berbasis pajak, serta meningkatkan pelayanan dalam hal kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Angka rasio perpajakan tahun 2021 diperkirakan sekitar 8,25 – 8,63% terhadap PDB. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan percepatan dalam pemulihan ekonomi melalui penambahan insentif perpajakan (tax expenditure) serta adanya aktivitas ekonomi yang untuk saat ini sedang dalam masa pemulihan.

Kemudian untuk besaran dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terhadap PDB berkisar antara 1,60 – 2,30%, sedangkan yang berasal dari hibah terhadap PDB berkisar 0,05 – 0,07%.

Dalam melaksanakan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi perlu adanya konsistensi sehingga secara bertahap akan meningkatkan rasio perpajakan di masa yang akan datang.

Reformasi anggaran belanja menurut Sri Mulyani akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (zero-based budgeting), kemudian berorientasi pada hasil (result-based budgeting), dan dalam menghadapi segala ketidakpastian perlu alokasi yang bersifat antisipatif (automatic stabilizer).

Diperkirakan defisit APBN 2021 akan berada di kisaran 13,11 – 15,17% terhadap PDB apabila upaya perbaikan prioritas belanja dan reformasi penganggaran serta belanja negara di tahun 2021 tetap gencar dilakukan.

Untuk anggaran belanja di pemerintahan pusat diperkirakan berkisar antara 8,81 – 10,22% terhadap PDB. Sedangkan untuk TKDD diperkirakan sebesar 4,30 – 4,85% terhadap PDB.

Pemerintah di sepanjang tahun 2021 nanti memperkirakan untuk angka keseimbangan primer atau selisih penerimaan negara dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran utang (primary balance) berkisar antara 1,2 – 2,07% terhadap PDB. Maka bisa diperkirakan tahun 2021 nanti pemerintah bakalan berjibaku untuk gali lubang tutup lubang.