Meskipun Harga Minyak Sempat Minus, Pemerintah Belum Juga Turunkan BBM

Usaha Dagang, Dunia – Harga minyak dunia semakin terpuruk bahkan beberapa waktu lalu sempat mencapai minus USD$ 37,91 per barel yang berlaku untuk harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) yang berakhir di bulan Mei. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga menurunkan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi.

Malaysia bila dibandingkan dengan Indonesia sampai saat ini sudah menurunkan harga BBM sampai 6 kali. Untuk harga bensin RON 95 di Malaysia per liternya kini hanya USD$ 0,28 atau Rp 4.400. Untuk jenis bensin tersebut setara dengan Pertamax Plus, padahal di Indonesia untuk jenis premium saja masih dijual dengan harga Rp 6.450 per liter.

Sekitar sebulan lalu tepatnya sejak 18 Maret 2020, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan mengenai diturunkannya harga BBM seiring dengan semakin rendahnya harga minyak dunia. Dimana hal tersebut bertujuan agar beban masyarakat yang terdampak pandemi Corona bisa lebih ringan. Untuk itu Kementerian ESDM masih mempertimbangkan kondisi energi dalam negeri dan juga masih mencermati perkembangan harga minyak global saat ini termasuk diantaranya rencana pemotongan produksi minyak OPEC+ mulai bulan depan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga mencermati melemahnya kurs rupiah dan juga menurunnya daya konsumsi masyarakat terhadap BBM saat ini. Sebelumnya diketahui di awal tahun 2020 ini telah terjadi 2 kali penurunan harga BBM JBU (Pertamax cs). Dan perlu diketahui bahwa harga BBM di Indonesia merupakan yang termurah di Asia Tenggara dan bahkan di beberapa negara di dunia.

Mengenai harga BBM yang sampai pada saat ini belum juga turun, kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Dan Pertamina sebagai BUMN tidak bisa mengambil keputusan tersebut secara bisnis.

Biaya produksi minyak mentah Pertamina di dalam negeri bila dibandingkan dengan harga minyak dunia saat ini masih lebih tinggi sekitar 25%. Dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah diminta menyerap 100% produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dan kegiatan operasional KKKS bisa terganggu apabila pemerintah menghentikan pembelian minyak mentah dalam negeri. Apabila dibiarkan maka akan menimbulkan efek tidak sehat dalam bisnis hulu migas dalam negeri, sehingga perusahaan mengajukan adanya insentif agar bisa membeli minyak dengan harga murah.

Memang untuk saat ini lebih baik menutup semua kilang dan mengimpor BBM dikarenakan untuk biaya produksi BBM Pertamina dari kilang sendiri tidak mungkin bisa membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga BBM impor saat ini. Dan apabila BUMN melakukannya maka akan berdampak pada puluhan ribu karyawan Pertamina karena mereka akan kehilangan pekerjaan karenanya. Untuk itu perlu mencoba balance peran secara bisnis dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat.