Mahalnya Pupuk Non Subsidi

Usaha Dagang, Bisnis – Langkanya persediaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia saat ini mulai dirasakan oleh para Petani sehingga membuat mereka terpaksa beralih untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya tentunya jauh lebih mahal.

 

Sarwo Edhy selaku Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) turut berkomentar atas kelangkaan tersebut. Beliau berujar hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya rantai distribusi yang panjang dalam rangka penyediaan pupuk bersubsidi.

Karena pendistribusian pupuk yang panjang itulah sehingga banyak kecurangan yang terjadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil momen tersebut untuk mengganti pupuk dari yang bersubsidi ke yang non subsidi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut agar proses pendistribusian pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan lancar sampai ke tempat tujuan dan tepat sasaran, Sarwo pun mengajak para penegak hukum untuk turut mengambil bagian di dalam pengamanan proses pendistribusian tersebut.

Masyarakat pun diharapkan turut berpartisipasi di dalam mengawasi peredaran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah yang dibantu peredarannya oleh para penegak hukum sehingga apabila ditemukan hal-hal yang dirasa janggal maka dengan segera bisa melaporkannya langsung ke pihak yang berwenang.

Sebenarnya kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut sudah diantisipasi oleh Kementan guna memperbaiki didalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut yaitu dengan disediakannya program Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik atau yang biasa disebut dengan e-RDKK dan Kartu Tani.

Karena dengan program tersebut, penyediaan pupuk bersubsidi ke para Petani akan bergantung sesuai dengan permintaan akan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut oleh Petani di masing-masing daerah di mana para Petani tersebut tinggal.

Diketahui sebelumnya di kota Bojonegoro telah mengalami penurunan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi selama tahun 2020 sebanyak kurang lebih sekitar 83 ton bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang bisa menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 180 ton.

Hal tersebut tentunya sangat mengagetkan Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro karena prosentasi penurunan kuota pendistribusian yang cukup signifikan.

Data-data mengenai prosentasi penurunan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut menurut Sally Atyasasmi yang merupakan ketua Komisi B DPRD Bojonegoro diperolehnya pada saat  rapat komisi dengan seluruh distributor pupuk dan petrokimia

Menurut Sally penurunan tersebut sangat tidak rasional. Apalagi dengan jumlah yang hanya 83 ton maka akan diperkirakan sekitar bulan ke-3 dan bulan ke-4 tahun 2020 akan habis dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan pupuk subsidi pada saat musim tanam.

Setidaknya ada 10 distributor yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2019 telah terserap 100 % untuk alokasi pupuk bersubsidi. Sebenarnya selain pupuk bersubsidi juga tersedia pupuk berjenis petroganik namun jenis pupuk ini kurang diminati oleh para Petani.

Karena minimnya kuota pupuk bersubsidi dan juga tidak disertai akan adanya pengajuan penambahan pupuk bersubsidi maka dengan jumlah yang hanya 83 ton tersebut ditakutkan kebutuhan Petani akan pupuk bersubsidi tidak akan terpenuhi sesuai dengan pengajuan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).