Menteri Edhy Dorong Pelaku Budidaya Adopsi Inovasi Rekayasa Dalam Pengembangan Akuakultur

Usaha Dagang, Dunia – Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (1/12) diakhiri dengan peninjauan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar di Dusun Kawari, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Tak hanya meninjau ikan-ikan perbenihan rekayasa BPBAP Takalar, dalam kunjungan tersebut Menteri Edhy juga melakukan panen udang dan penebaran 500.000 ekor benih udang windu, 100.000 ekor benih bandeng, dan 1.000 ekor benih kakap di laut belakang BPBAP.

Pada kegiatan tersebut Menteri Edhy didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, Wakil Bupati Takalar Ahmad Dg. Se’re, dan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.

Menteri Edhy mengapresiasi BPBAP Takalar atas berbagai inovasi perekayasaan yang berhasil mereka lakukan. Terlebih lagi inovasi-inovasi yang telah dapat diadopsi secara massal oleh masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan di wilayah binaan.

Beberapa inovasi perekayasaan BPBAP Takalar berhasil diterapkan dalam budidaya udang, caulerpa atau anggur laut, bandeng, dan nila salin.

“Saya melihat potensi pengembangan budidaya kepiting, rajungan, kakap putih, kerapu, baronang, udang vaname, dan udang windu di Sulawesi Selatan luar biasa besar. Untuk itu, saya mengimbau BPBAP Takalar menunjukkan peran aktif dalam mengakselerasi pengembangannya, terutama dengan memfasilitasi akses pembudidaya terhadap benih berkualitas dan inovasi teknologi yang aplikatif,” pinta Menteri Edhy.

Menteri Edhy juga mengimbau seluruh pegawai di BPBAP Takalar untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan fokus pada kerja nyata dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Mereka diminta menjadi agent of change dan pemberi solusi bagi permasalahan yang ditemukan stakeholder kelautan dan perikanan.

Sementara itu, kepada stakeholder yang hadir Menteri Edhy menekankan bahwa KKP akan memastikan terciptanya iklim usaha akuakultur yang kondusif. Caranya dengan membangun strategi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder.

Tak terkecuali hari ini, kegiatan dialog interaktif dengan stakeholder perikanan yang terdiri dari pembenihan udang, pembudidaya udang Shrimp Club Indonesia (SCI), pembudidaya rumput laut, pembudidaya ikan, pembudidaya rajungan, petambak garam, pemilik kapal, nelayan, penggiat UMKM, dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) juga dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada. Guna mengoptimalkan potensi ekonomi perikanan budidaya yang diperkirakan mencapai USD200 miliar, turut dihadirkan mitra KKP seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, penyuluh, bahkan instansi pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muslim Indonesia (UMI). “Saya bertekad dalam 5 tahun mendatang ada perubahan signifikan kontribusi sektor budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat,” sebutnya.

Menteri Edhy menegaskan, KKP akan membangun sentra-sentra budidaya berbasis kawasan dan komoditas unggulan, terutama untuk orientasi ekspor seperti udang, rumput laut, nila, dan patin. Caranya dengan menerapkan integrated aquaculture business. Ia yakin akuakultur dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi devisa ekspor dan peningkatan PDB Indonesia.

“Saya melihat ada harapan dan optimisme dari seluruh stakeholders di sini. Ini tentu menjadi semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan para pelaku perikanan, khususnya para pembudidaya ikan,” ucapnya.

Dalam dialog interaktif tersebut, Menteri Edhy juga menerima masukan dari stakeholder perikanan yang hadir. Darwis dari asosiasi petambak udang misalnya mengeluhkan pajak usaha dan biaya kargo yang dinilai terlalu tinggi. Biaya kargo tinggi ini menurutnya menyulitkan pelaku usaha untuk mendatangkan indukan udang dari Karang Asem, Bali.

Selain itu, ia menilai, survival rate (SR) pada budidaya udang sangat dipengaruhi oleh keberadaan plankton. Oleh karena itu, ia berharap dibangun plankton center bahkan naupli center di Takalar untuk menunjang kegiatan budidaya udang yang ia tekuni.

Ada pula Hendro, perwakilan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia. Ia menyampaikan kritik terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 tahun 2016 yang mengatur penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Secara prinsip dirinya mengaku tidak menolak Permen ini, namun menurutnya ada beberapa hal yang kurang pas.

“Usia rajungan ini hanya 6-8 bulan. Kalau 6-8 bulan tidak ditangkap, itu pasti akan mati. Dengan hal ini dibutuhkan sekali program sustainable yang sedang kita laksanakan ini, pertama, dengan cara tetap restocking, kedua, melaksanakan pendataan di supplier, dan ketiga masalah budidaya rajungan,” cerita Hendro.

Ia meminta agar budidaya rajungan ini diprioritaskan karena selama hampir 7 tahun ia menekuni budidaya rajungan, keuntungan ekonomi yang didapat kecil sekali.

“Kalau dari sisi SR dapat, rajungannya tidak besar-besar. Tapi kalo rajungannya besar, SR-nya tidak dapat,” ucapnya. Ia menilai, pembenahan pada budidaya rajungan ini dibutuhkan karena dapat menyumbang besar bagi devisa negara.

Asdar Basuki, perwakilan ARLI juga menyampaikan beberapa persoalan yang ia dan rekannya di ARLI hadapi. Menurutnya, saat ini ARLI telah mampu menghasilkan 10.000 ton produk rumput laut dan turunannya per bulan. Namun ia mengaku ada regulasi dan prosedur yang menghambat pengembangan usaha rumput laut yang ia tekuni. Regulasi tersebut adalah Permen KP Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

“Kita sudah sampai ke Eropa ke Amerika untuk melakukan misi dagang, jika tidak didukung dengan kebijakan yang sifatnya meningkatkan daya saing, tentu kita tidak akan punya daya siang di sana,” tuturnya. Nurtinah, pembudidaya rumput laut gracilaria (bahan baku agar-agar) juga mengeluhkan biaya panen yang mahal.

Sementara dari sisi penangkapan ikan, Syamsurizal, berharap adanya kepastian perizinan bagi nelayan Galesong yang berlayar mencari telur ikan terbang ke Papua Barat. Menurutnya tidak adanya izin resmi dari pemerintah telah membuat penangkap telur ikan terbang dari Galesong berkonflik dengan nelayan Fak-Fak di Papua Barat.

Syamsurizal juga mengatakan sulit memperoleh suplai solar untuk kegiatan nelayan melaut.

Menanggapi berbagai masukan stakeholder, Menteri Edhy mengatakan ada beberapa persoalan yang disoroti, di antaranya regulasi/peraturan dan keuangan.

“Semua peraturan-peraturan yang tadi ditanyakan memang sedang kami kaji dan kami mohon waktu, sekarang sedang berjalan pengkajian. Kalaupun pengkajian itu belum memuaskan, saya juga akan undang pelaku usaha, stakeholdernya,” jelasnya.

Menteri Edhy pun menyatakan tidak keberatan jika asosiasi atau kelompok pelaku usaha menginginkan audiensi khusus dengan KKP. Ia bertekad tidak akan membatasi komunikasi dengan stakeholder.

Kemudian, terkait keluhan pembudidaya rumput laut gracilaria yang menyebut biaya panen mahal, Menteri Edhy mengaku perlu mencari tahu penyebab sebenarnya. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu dirinya juga menerima keluhan dari pelaku usaha industri agar-agar yang komplain mahalnya harga rumput laut gracilaria ini.

“Kenapa ini terjadi? Persoalan transportasinya, apa logistik yang bermasalah, atau apakah sumber bibitnya, atau apakah panen yang mahal? Tolong nanti ARLI kami diberi masukan,” pintanya.

Menteri Edhy juga meminta ARLI untuk memetakan masyarakat pembudidaya rumput laut yang tergolong masih belum mampu. “Kita memberikan bantuan mulai dari yang tidak mampu. Kalau yang sudah mampu kita kasih bantuan, nanti salah juga,” katanya.

Bantuan yang ditawarkan tersebut dapat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah pinjaman mencapai Rp50 juta dan bunga 6 persen maupun pinjaman modal melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Bantuan ini menurutnya dapat diakses berkelompok. Pemerintah daerah pun diminta aktif jemput bola membantu masyarakat yang butuh mengakses pinjaman ini.

“Saya mau komunikasi kita tetap mengalir, tidak terhambat,” tutup Menteri Edhy.

Atas kunjungan Menteri Edhy tersebut, Wakil Bupati Takalar Ahmad Dg. Se’re menyampaikan optimisme atas pengembangan sektor budidaya di Takalar ke depannya. “Kehadiran Bapak menteri akan memberikan angin segar buat kita semua,” ucapnya.