Jokowi: Kenapa Kita Harus Tarung dengan Uni Eropa Soal CPO?

Usaha Dagang, Dunia – Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya pengembangan nilai tambah komoditi Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO) atau batu bara. Sawit misalnya, bisa dimaksimalkan di pasar dalam negeri seperti biodiesel B30 hingga B100, daripada harus memaksakan ‘perang’ dengan negara-negara yang mencekal produk sawit Indonesia seperti Uni Eropa.

Hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa tegang soal sawit. Negosiasi perdagangan bebas kedua pihak masih alot, isu sawit yang dianggap mengancam lingkungan jadi salah satu isu.

Jokowi menganggap bahwa komoditas kelapa sawit sejatinya jauh bisa dimanfaatkan bagi perekonomian nasional. “Kenapa harus bertarung dengan Uni Eropa karena kita di-banned diskriminasi CPO kita? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi di acara CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Saat ini, pemerintah Indonesia memang tengah berupaya mencari dukungan internasional untuk penggunaan minyak kelapa sawit sebagai Bahan Bakar Nabati atau biodiesel di kawasan negara Eropa.

Namun, kelebihan komoditas CPO dianggap bisa dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah, terutama dalam menekan angka defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Salah satunya, program B20.

“CPO harus masuk ke B30. Sudah berjalan B20, masuk lagi B50, B100. Artinya CPO kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel,” tegas Jokowi.

“Kan kelihatan harga CPO 1-2 tahun, kelihatan. Sekarang sampai berapa, nantinya B30 di Januari dan B100 akan berapa, artinya petani sawit kita akan menikmati harga yang baik, target kita di sana,” tegasnya.

Selain sawit, Jokowi juga sempat menyinggung komoditas batu bara yang dianggap selama ini tidak pernah dijadikan barang yang memiliki nilai tambah lebih. Padahal, komoditas ini memiliki peranan penting untuk dikembangkan jadi lebih bernilai tambah.

“Kenapa terus menerus namanya batu bara kita ekspor dalam bentuk mentah? Batu bara bisa jadi untuk polypropylene. LPG bisa dibuat dari batu bara. Sehingga mengurangi impor LPG kita. Saya kasih waktu 3 tahun bisa diselesaikan,” kata Jokowi.