Para Petani Tembakau Mulai Protes Cukai Rokok, Naiknya ‘Mengerikan’

Usaha Dagang, Jakarta – Puluhan petani dan pekerja tembakau rokok Koalisi pabrik tembakau mengunjungi Menteri Desa, Pembangunan Pedesaan dan transmigrasi (PDTT) Iskandar Abdul Halim dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya, mengeluh kepada peningkatan pajak cukai dan harga eceran rokok telah dimulai pada tahun 2020.

Koalisi koordinator tembakau Dita Indah Sari menilai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) PMK 152 / PMK.010 / 2019 tentang Pajak Tarif Khusus Snuff merugikan petani dan pekerja pabrik. Untuk tujuan ini, Koalisi meminta Abdul Halim Snuff untuk mendukung dan mengajukan keluhan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara.

“Kami meminta Pak Halim sebagai menteri mengirimkan pedesaan untuk Bu Sri Mulyani memiliki ini dan protes kami terhadap persetujuan peraturan yang begitu tinggi, baik secara langsung maupun dalam rapat kabinet, Pak Jokowi. Saya harap teman-teman saya,” kata Dita saat di jumpai, Senin (28/10).

Dita Koalisi mengaku tembakau tidak menolak aturan secara keseluruhan. Hanya berapa banyak peningkatan besar seperti untuk petani yang kurang beruntung dan pekerja pabrik merasa pajak rokok.

“Kami paham negara lagi membutuhkan uang ekstra karena anggaran defisit negara. Namun, tidak banyak kenaikan, jika di kisaran 15 sampai 17 persen masih bisa ditoleransi, tetapi ketika ia mencapai 23 persen, 29 persen adalah kebangetan “katanya.

Selain itu, Indah mengunjungi beberapa rumah keluhan laporan komite yang relevan sesuai dengan spesifikasi dari dampak potensial dari aturan tentang kenaikan pajak.

“11 Komisi kami segera dikomunikasikan permintaan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Departemen Keuangan di Rastro (Lokakarya). Menteri tenaga kerja Commission9 karena ancaman pemecatan pekerja. Komisi 4 untuk berbicara tentang masalah produsen tembakau, “katanya.

Jika langkah-langkah saat ini tidak berhasil, Dita berencana untuk pendekatan melalui pemerintah daerah untuk mengajukan keluhan tembakau petani dan pekerja.

“Suara pemerintah daerah harus lebih kuat, terutama provinsi tembakau hidup sama seperti NTB, Jawa Timur. Kami juga akan mendorong para bupati dan gubernur untuk berbicara. Jika tidak, PAD (pendapatan asli daerah) jatuh,” katanya.

Menurut Koalisi tembakau, rokok meningkatkan tingkat cukai akan mempengaruhi produsen tembakau kelebihan beban, dan menyebabkan PHK rokok pekerja. Peraturan itu juga bertentangan dengan impian Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan investasi.

“Industri tembakau adalah investasi yang memadai di negara itu ketika jatuh, tujuan Presiden dalam meningkatkan investasi juga sangat benar keras, karena merupakan investasi di negeri ini,” tambahnya.

Petani tembakau ‘Berteriak’

Rujiman, produsen tembakau di Temanggung mengaku selama keuntungan dan memburuk karena harga tembakau di terjun bebas selama beberapa waktu.

“Dengan tabrakan (Gerakan) terhadap tembakau, kita sebagai petani tidak hanya tanaman, tetapi dampak ke petani terutama sangat dirugikan dengan dinaikkkan pajak rokok Pembunuhan jelas dari petani.” Kata Ruwijan.

Bahkan, karena tidak ada peraturan pemerintah pembatasan tar nikotin pada daya beli tembakau di pabrik rokok, sehingga penjualan Ruwijan mereka jatuh 30 persen menjadi 40 persen. Akibatnya, penjualan tembakau tidak terserap hingga 30 persen oleh pabrik-pabrik rokok selama panen terakhir.

“Artinya, jika di daerah saya, tar dan nikotin tembakau lebih tinggi. Akhirnya juga akan ikut terpengaruh,” sahutnya lembut.

Ruwijan yang ingin menjual tembakau dengan harga Rp70 ribu per kilogram (kg) hanya mampu melepaskan jika harga tembakau turun. Sebab, kata dia harga Ruwijan saja tidak menyediakan utilitas untuk Ruwijan.

“Kami tok kerja bakti adalah 70.000. Ini harus (biaya) 100.000 untuk daerah Temanggung. Karena biaya operasional di daerah saya, karena gunung-gunung, sehingga (biaya) banyak, karena naik ke gunung adalah operasi yang mahal, “katanya.