Meminimalisir Risiko, BI Membuat Lembaga Kliring Transaksi Derivatif

Usaha Dagang, Keuangan – Bank Indonesia (BI) menetapkan kliring operasi suku bunga derivatif dan selisih (KSP) atau dikenal sebagai CCP (CCP) pada 2023 mendatang. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi resiko transaksi instrumen kegagalan.

Kepala Pasar Keuangan Departemen Pengembangan BI Agusman menjelaskan KSP transaksi derivatif yang sebelumnya dilakukan oleh kedua belah pihak secara bilateral, yang hanya antara penjual dan pembeli derivatif. Tapi kemudian, Agusman mengatakan, tidak akan menjadi lembaga yang berfungsi untuk memediasi transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga tingkat multilateral besar.

Dia mencontohkan, PKC didirikan transaksi derivatif KSP kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam pengaturan ini, transaksi dapat terjadi antara buku terlaris dengan pembeli kecil atau sebaliknya, sehingga pelaku segmentasi pemerataan di transaksi derivatif.

“Ini bisa mengurangi segmentasi karena selama ini, yang besar tidak ingin bermain dengan anak-anak kecil. Tapi kemudian Anda bisa pergi ke PKC, kontrak yang diusulkan kemudian mengatur PCC” Agusman mengatakan pembangunan BI kompleks , Jakarta, Rabu (2/10)

Selain itu, ia menambahkan, kehadiran PKC juga melayani untuk mengurangi risiko kegagalan operasi derivatif KSP. Sebagai contoh, ketika transaksi antara Bagian A dan Bagian B, dan Bagian B gagal (default), maka PKC dapat memastikan bahwa transaksi antara kedua pihak terus berjalan lancar.

“BPK akan mengambil posisi B, dan kemudian ditawarkan kepada pihak lain, misalnya, untuk C untuk mengambil B. posisi Seperti yang sudah diambil bagian C, PCC menjadi menemui jalan buntu lagi, hanya mengambil, ketika nilai default, “katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan kehadiran berguna untuk mendukung pengembangan pasar keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi derivatif PKC. Selain itu, kata dia, bank sentral nasional harus membangun PCC, seperti yang komitmen forum G-20, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota forum.

Negara-negara lain juga pemilik PKC, seperti India, Polandia, Inggris dan negara-negara lain di kawasan Eropa. Untuk melakukan hal ini, Indonesia juga harus membentuk contoh yang telah dikembangkan di negara-negara tersebut.

Dari sisi teknis pelatihan, Agusman mengatakan bank sentral nasional sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/11 / PBI / 2019 tentang pelaksanaan Derivatif tingkat suku bunga dan pertukaran Central Counterparty di counter sebagai dasar hukum untuk kebijakan ini. Aturan Penerbitan hukum yang telah dilakukan pada bulan September tetapi hanya mulai berlaku pada 1 Juni 2020.

Namun, ia mengatakan bahwa kehadiran PKC di transaksi derivatif KSP baru akan efektif pada 2023. Pasalnya, sistem BI dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun kehadiran PKC. Selain itu, bank sentral perlu proses izin penerapan PCC.

“Kami tidak tahu siapa yang akan mendapatkan izin dimulai pada kita (PKC), namun berdasarkan presentasi internasional kurang (proses) selama 2,5 tahun. Saya tidak berani menyebut nama, tapi ada lebih atau kurang pada 2023 akan ada, “katanya.

Untuk menjadi PCC, Agusman menjelaskan serangkaian syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan, pada prinsipnya, prinsip permintaan izin tertulis, memenuhi minimum modal disetor sebesar 50 persen dari modal minimum, dan memiliki proyek penulisan konstitusi.