Kemendag Mengajukan Revisi Beleid Agar Garam Menjadi Kebutuhan Pokok

Usaha Dagang, Malang – Kementerian Perdagangan (Commerce) mengusulkan revisi peraturan terkait penetapan dan penyimpanan komoditas dan kebutuhan. Revisi untuk menempatkan garam sebagai kebutuhan dasar, untuk menjaga harga bahan baku di tingkat petani.

Beleid yang berarti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penyediaan penyimpanan dan bahan makanan dasar dan kebutuhan dasar. Diketahui, harga produsen garam kadang-kadang bergolak.

Nah, pada pertemuan laut Menko Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Jenderal Perdagangan Internal Departemen Perdagangan mengatakan Suhanto, ada masukan dari petani bahwa pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas harga.

Diketahui, harga garam jatuh Rp400 menyentuh per kilogram (kg) dari Rp500 per kg. Bahkan, harga normal bahan baku mulai dari Rp1.000 per kg. Oleh karena itu, perlu ada revisi PP 71/2015.

“Kementerian Perdagangan (Enggartiasto) telah mengirim surat kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk memungkinkan masuknya garam sebagai kebutuhan dasar. Ini berarti bahwa revisi Keputusan Presiden,” jelas Suhanto di Malang, Jawa Timur, Jumat (4/10).

Diharapkan bahwa aturan direvisi permainan dapat diselesaikan sebelum 2020. Revisi peraturan membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan kementerian terkait / lembaga (K / L) lebih banyak untuk mengubah kebijakan sembako, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Affairs.

Dengan munculnya garam sebagai bahan pokok, Suhanto diharapkan, harga garam di peternakan bisa lebih stabil. Oleh karena itu, petani harga tertentu ketika produksi garam.

“Dengan kepastian harga, yang bersaing untuk menghasilkan garam. Oleh karena itu, tidak bergantung pada produk impor,” tambahnya.

Sementara itu, Suhanto tidak bisa memprediksi bagaimana hal itu akan menetapkan harga referensi untuk harga garam kemudian. Namun, pemerintah masih harus mengevaluasi beberapa aspek untuk menentukan harga referensi barang.

“Untuk menentukan harga yang harus kita memeriksa dan mengeksplorasi secara rinci, mari kita turun ke seluruh tim ke pusat-pusat industri garam,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya Suhanto setidaknya mengambil satu terkait dengan biaya produksi garam di tingkat petani gambar. Setelah itu, pemerintah akan mempertimbangkan harga yang benar dan tepat untuk petani.

“Kami akan mengambil harga rata-rata. Kami meminta masukan semua orang, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga. Kami memeriksa hak tidak salah harga memperbaiki,” kata Suhanto.