Diberikan Suntikan Rp 13 T Buat BPJS Kesehatan Tinggal Menanti Restu Jokowi

Usaha Dagang, Keuangan – Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan siap untuk membayar defisit BPJS yang hingga akhir tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 32 triliun. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan memastikan bahwa kas negara tersedia terlepas dari anggaran yang dibutuhkan untuk membayar defisit BPJS.

“Kami memiliki stok uang tunai, setiap hari ada uang yang berasal dari pajak, dari penjualan surat berharga, dapat menggunakan uang itu,” kata Andin di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10).

Dalam rapat gabungan Komisi Pemerintahan IX dan Komisi XI, muncul niat untuk menambal BPJS defisit yang mencapai Rp 32 triliun dengan menyesuaikan kontribusi premi. Baik untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan pusat regional sejak Agustus 2019 dan peserta penerima upah (PPU) khususnya Pemerintah dalam hal ini PNS, tentara, dan anggota Polri.

Dari penyesuaian tarif dari pemerintah akan membayar sekitar Rp 13 triliun untuk BPJS. Namun, pembayaran tersebut masih belum bisa direalisasikan mengingat Peraturan Presiden (PP) tentang penyesuaian tarif belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Namun, Andin memastikan akan membayar berapa pun sesuai dengan keputusan Pemerintah.

“Jumlahnya tergantung seperti memutuskan, kita hanya membayar denda tetapi uang di sana,” katanya.

Diketahui, Wakil Menteri Keuangan (Wakil Menteri) Mardiasmo mengatakan pemerintah berencana untuk menambal defisit tidak dapat dilakukan meskipun dana sudah disiapkan.

“Ya (tidak cair) sebelum dana yang ada,” kata Mardiasmo dalam acara FMB9, Jakarta, Senin (2019/07/10).

Menurut rencana, Pemerintah menambal defisit keuangan melalui kontribusi yang lebih tinggi untuk penerima bantuan iuran (PBI) dan pusat regional berjumlah 133.800.000. iuran penyesuaian diharapkan untuk melakukan sejak Agustus 2019 dan penyesuaian skema peserta baru dari penerima upah (PPU) pemerintah dalam hal ini PNS, TNI dan Polri pada bulan Oktober 2019. Total dana yang akan dibayar pemerintah sekitar Rp 13,56 triliun.