Berikut yang Harus Dilakukan RI Menahan Derasnya Impor Barang Industri

Usaha Dagang, Dunia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) telah meminta pemerintah untuk menerapkan Tindakan Non-Tariff (NTM) sebagai instrumen untuk pengaturan derasnya arus masuknya barang impor dalam bentuk bahan baku, produk antara dan barang jadi di memesan untuk melindungi konsumen lokal dan industri dalam negeri.

“Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk terus mempertahankan kinerja industri melalui upaya pengendalian impor. Di tengah tarif semakin kecil sebagai konsekuensi dari pelaksanaan FTA, yang NTM akan menjadi andalan sebagai instrumen yang dianggap efektif dalam melindungi industri dalam negeri,” kata Wakil Ketua Umum Kadin industri, Johnny Darmawan dalam FGD Tindakan Non-Tariff dalam pernyataan resminya (12/10).

Hal ini dianggap penting terutama oleh Johnny Indonesia telah bekerja sama bebas perjanjian perdagangan (FTA) dengan beberapa negara. Ini permintaan sangat penting dan harus dilakukan agar para pelaku industri manufaktur nasional dilindungi dari persaingan impor.

dimiliki saat ini perlindungan Instrumen industri nasional dalam perdagangan bebas atau FTA masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain sehingga industri dalam negeri kurang kompetitif ketika menghadapi FTA.

“Industri dalam negeri harus memiliki instrumen untuk melindunginya karena banyak negara lain dalam memasuki pasar bebas global, mereka melindungi industri dalam negeri menggunakan dua instrumen seperti tarif dan non-tarif, terutama untuk negara-negara maju cenderung menetapkan Non-Tariff langkah-langkah (NTM),” kata Johnny.

Johnny menjelaskan, NTM adalah kebijakan selain tarif yang berpotensi memiliki dampak ekonomi seperti perubahan harga, jumlah barang, dan memiliki implikasi untuk pembangunan ekonomi, terutama untuk negara yang terintegrasi dalam perdagangan global.

Menurut dia, Penggunaan instrumen NTM seperti pembatasan perdagangan atau obat perdagangan bahwa kesepakatan dalam Perjanjian WTO sebagai perlindungan, anti-dumping, kuota, tugas countervailing dan lain-lain harus semakin diperbanyak.

Kamar Dagang mencatat, NTM masih banyak diterapkan di ASEAN untuk menghambat produk impor karena kebijakan tarif tidak lagi dianggap menghambat impor. Dari total 5975 langkah-langkah di ASEAN, 33,2% adalah Perjanjian Sanitary dan Phytosanitary (SPS); 43,1% dari hambatan teknis perdagangan (TBT) dan langkah-langkah ekspor 12,8%.