Serikat Pekerja Mendukung eks Dirut BRI Berhadapan Dengan Rini

Usaha Dagang, Keuangan – Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan SP PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kompak mendukung sikap mantan Direktur Utama BRI Suprajarto yang menolak keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno. Diketahui, Rini menggeser Suprajarto dari kepala bank BUMN terbesar menjadi Direktur Pelaksana BTN tanpa diskusi sebelumnya.

SP BTN dan SP BRI mendukung Suprajarto untuk mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur BTN yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (29/8).

“Kami sepakat dengan teman-teman kami dari BRI bahwa pada dasarnya kami mendukung sikap Pak Suprajarto, namun kami harus menghargai sikapnya sebagai bankir individu,” kata Ketua BTP DPP SP Satya Wijayantara, Kamis (29/8).

Suprajarto mengumumkan pengunduran dirinya tak lama setelah RUPSLB BTN. Dia mengaku belum pernah diajak berkonsultasi dan diajak berkonsultasi terkait keputusan tersebut.

“Saya tidak bisa menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil RUPSLB BTN,” katanya.

Alasan dukungan pekerja, Satya melanjutkan, adalah bahwa keputusan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dipandang oleh pekerja sebagai melanggar prinsip-prinsip perusahaan yang baik (GCG). Dalam hal ini, penunjukan Suprajarto sebagai Direktur Utama Bank BTN setelah menjabat sebagai pimpinan puncak Bank BRI dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen karir bankir.

“Pak Suprajarto sudah memiliki aset dengan laba sebesar itu mencapai Rp30 triliun, sedangkan laba BTN bukan Rp3 triliun, ukurannya sangat jauh. Jadi ini tidak menggambarkan konsep sistem manajemen yang baik. Jika ini yang akan diambil untuk mengelola BUMN, “tambahnya.

Di sisi lain, mereka juga meminta Kementerian BUMN untuk mematuhi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Sebelumnya, Kepala Negara tidak menginginkan kebijakan baru sebelum akhir periode pertama Kabinet Kerja. Jokowi secara khusus memberikan instruksi kepada Rini Soemarno untuk tidak mengubah posisi dewan direksi perusahaan milik negara.

“Kami meminta semua pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dari mengambil keputusan politik apa pun sampai pelantikan Presiden Jokowi,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua SP BRI Ruslina Harsono menambahkan bahwa penugasan direktur dan komisaris harus dilakukan secara transparan. Meskipun, dia mengerti jika penunjukan direktur dan komisaris merupakan hak prerogatif pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN.

“Fokus utama kami adalah pada perusahaan dan keberlanjutan perusahaan,” katanya kepada Usahausaha.com.

Ketika dimintai tanggapan melalui pesan singkat dan telepon mengenai keputusan kontroversial ini, Deputi Layanan Keuangan, Layanan Survei, dan Kementerian BUMN Gatot Trihargo tidak menanggapi.