Mentri Perdagangan Berjanji Blacklist Importir Bawang Terlibat Korupsi

Usaha Dagang, Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dia tidak akan lagi memberikan izin kepada importir yang terlibat dalam dugaan korupsi impor bawang putih, yang sekarang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) kepada KPK untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurut dia, jika nama importir mengirimkan kembali Surat Persetujuan Impor (SPI) ke Kementerian Perdagangan, kementerian tidak akan memberikan izin.

Dia mengatakan daftar hitam itu cukup mudah. Karena proses aplikasi lisensi impor telah dilakukan secara online.

“Jika ada nama yang (importir yang terlibat korupsi) pasti tidak akan mendapatkan izin, mereka pasti akan masuk daftar hitam. Sekarang Anda dapat melihat siapa yang online, lalu apa yang Anda lakukan dengan keras? Bodo sangat bersedia menggunakan suap (Anda masih belum memiliki izin). ” Kata Enggar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Dia mengatakan bahwa langkah daftar hitam ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan izin oleh kementerian. Untuk alasan ini, ia berharap bahwa di masa depan tidak akan ada lagi kesenjangan dalam impor izin bawang putih.

Di sisi lain, dia mengatakan dia terkejut jika ada orang yang masih mengandalkan cara yang tidak pantas untuk mendapatkan lisensi impor dari kementerian mereka. Sebab, izin sejati akan diberikan dengan mudah jika importir sudah memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

“Begitu ada rekomendasi (dari Kementerian Pertanian), dia menanamnya, yang harus dia lakukan adalah melakukannya dengan benar, apa yang harus kita lakukan untuk memesan orang?” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa Kementerian Perdagangan sepenuhnya mendukung berbagai upaya yang akan dilakukan KPK untuk menyelidiki dugaan kasus korupsi ini. Ia berharap kasus ini tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam impor lisensi bawang putih yang melibatkan anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.

Presiden KPK Agus Rahardjo mengatakan operasi itu terjadi setelah partainya menerima informasi bahwa transaksi suap terkait dengan manajemen kuota dan izin impor bawang putih untuk 2019 akan terjadi.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan 13 orang dalam operasi diam-diam yang diduga melunakkan kuota impor 20 ribu ton bawang putih dengan tarif per kilogram dari Rp1.700 menjadi Rp1.800.

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, membantah bahwa lembaganya terkait dengan dugaan kasus korupsi impor bawang putih. Alasannya adalah bahwa nama perusahaan yang disebutkan oleh KPK belum menerima rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian untuk 2019.