Membayar Parkir, QRIS Dapat Menaikkan Pendapatan Daerah

Usaha Dagang, Keuangan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mengatakan kode QR standar Indonesia (QRIS) tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi barang dan jasa, tetapi juga sarana pembayaran biaya untuk pemerintah daerah.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Hamid Ponco Wibowo mengatakan QRIS sebenarnya bisa digunakan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menarik pendapatan seperti parkir dan tiket masuk pariwisata.

“Memang, sekarang di beberapa tempat wisata, mereka sudah memiliki pembayaran kode QR, tetapi ini tidak standar. Jika ada QRIS, pembayaran pastinya tidak merepotkan, karena satu kode QR bisa digunakan pada semua platform, “Ucap Hamid, Rabu (21/8).

Menurut Hamid, sistem pembayaran retribusi menggunakan kode QR dianggap lebih rapi dan lebih aman daripada koleksi sebelumnya. Pada akhirnya, ini dapat meningkatkan pendapatan asli pemerintah daerah (PAD).

Dia menjelaskan bahwa mengumpulkan retribusi melalui kode QR lebih aman karena sistem keamanan Penyedia Layanan Sistem Pembayaran (PJSP) dan lembaga switching juga telah diverifikasi oleh lembaga standar di bawah naungan Bank Indonesia.

Selain itu, pencatatan juga dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga satu akun pendapatan tidak akan terlewatkan oleh pemerintah daerah.

Ini tentu berbeda jika retribusi masih dipungut secara manual. Sebab, ada kemungkinan pendapatan maksimal tidak ditagih karena ada kelalaian dalam pencatatan.

Apalagi, menurut dia, sistem manajemen keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi juga sejalan dengan beberapa peraturan pemerintah. Misalnya, pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dan efisien.

“Tentu saja, jika semua akun pendapatan dicatat dengan baik, ini dapat meningkatkan PAD untuk pemerintah daerah,” jelasnya.

Khusus untuk DKI Jakarta, ia menjelaskan bahwa sistem QRIS dapat digunakan untuk tiket masuk ke wilayah Kota Tua ke Kebun Binatang Ragunan. Memang, beberapa museum katanya telah menerima pembayaran tiket masuk menggunakan kode QR, hanya saja tidak memenuhi standar QRIS.

Langkah ini, tambah Hamid, juga melanjutkan proses elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah di DKI Jakarta yang sudah berjalan pada 2016. Namun, ia tidak bisa memberikan ide terkait potensi peningkatan PAD jika retribusi dilakukan menggunakan QR Code .

Sekadar informasi, realisasi PAD DKI Jakarta tahun lalu mencapai Rp43,33 triliun atau 97,69 persen dari target Rp43,33 triliun.

“Sejauh ini di DKI Jakarta, memang pembayaran elektronisasi hanya terjadi sepenuhnya dalam kebijakan belanja. Namun, untuk penerimaan ini, semuanya belum dilaksanakan. Kami berharap QRIS dapat menjadi inovasi pembayaran untuk pemerintah provinsi,” katanya .